Perekonomi DKI di Akhir 2020 Tumbuh Positif

PEREKONOMIAN DKI Jakarta pada Triwulan IV-2020 kembali tumbuh positif 2,54% (q-to-q), sedikit melambat dibandingkan triwulan III-2020.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Buyung Airlangga mengatakan, pertumbuhan selama dua triwulan ini belum cukup untuk menyeimbangkan kontraksi besar yang terjadi pada triwulan II-2020. Sehingga menjadikan perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2020 terkontraksi sebesar minus 2,36%.

"Hampir seluruh lapangan usaha mengalami kontraksi, kecuali jasa kesehatan, informasi dan komunikasi dan jasa keuangan. Dari sisi pengeluaran, kontraksi perekonomian terjadi pada seluruh komponen kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP)," kata Buyung dalam konferensi pers daring, Jumat (5/2).

Konsumsi rumah tangga yang merupakan motor pertumbuhan dari sisi pengeluaran mengalami kontraksi akibat menurunnya daya beli masyarakat. Demikian juga untuk komponen lain, seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor dan impor.

Perbedaan pertumbuhan antar lapangan usaha selama pandemi Covid-19 ini sedikit banyak telah mengubah struktur perekonomian DKI Jakarta.

Kebutuhan yang tinggi akan jasa informasi dan komunikasi dalam rangka mematuhi protokol kesehatan mendorong lapangan usaha ini tumbuh dengan sangat tinggi melampaui jasa perusahaan.

Pada 2020, jasa informasi dan Komunikasi tumbuh 11,12% dan meningkatkan kontribusinya menjadi 9,41%.

"Aktivitas masyarakat kembali meningkat setelah diterapkan aturan PSBB transisi pada pertengahan Oktober hingga Desember. Momen Natal dan Tahun Baru juga meningkatkan aktivitas masyarakat dibandingkan triwulan sebelumnya," jelas Buyung.

Pada triwulan ini, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) tumbuh sebesar 4,32% setelah sebelumnya tumbuh 1,15%. Peningkatan konsumsi rumah tangga terutama pada kelompok transportasi, akomodasi dan restoran serta rekreasi.

Pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) pada triwulan ini tumbuh sebesar 31,65%. PKP menjadi motor penggerak perekonomian Jakarta di era pandemi. Belanja barang dan belanja sosial dalam rangka menanggulangi dampak covid-19 menjadi penyebab komponen PKP tumbuh tinggi. (Put/OL-09)