Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah mengingatkan Pemprov DKI untuk mewaspadai bencana banjir dengan prediksi curah hujan tinggi pada akhir Januari 2021 ini. Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta Pemprov DKI harus mengantisipasinya dengan baik.
Hampir setiap hari, wilayah DKI diguyur hujan lebat yang dapat mengakibatkan banjir. Karena itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk bersiap diri akan ancaman datangnya banjir yang bersamaan dengan hujan lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang.
“Hari-hari ini cuaca sangat ekstrem, hal ini harus diantisipasi Pemprov DKI dengan sosialisasi kepada warga ibukota agar berhati-hati juga pentingnya tidak membuang sampah sembarangan,” ujar Yani, Jumat (29/1).
Baca juga: Ini Upaya Jakarta Halau Banjir di Puncak Musim Hujan
Kemudian, imbuh Yani, berbagai persiapan lain harus dilakukan seperti pengerukan sungai, waduk situ, embung. membuat drainase vertikal, sumur resapan, pompa pompa air diperbaiki, buat folder air dan lainnya.
“Harus sudah betul-betul siap, jangan sampai ada lagi pencurian kabel di pompa air yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya pompa air dengan baik,” tegas Yani yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Selatan VIII.
Yani juga mengingatkan, selain antisipasi banjir yang akan terjadi, persiapan bantuan yang akan diberikan pada warga yang terkena musibah banjir pun harus sudah rencanakan dengan baik mitigasinya, mulai dari penempatan pengungsi, logistik sampai masalah protokol kesehatan di masa pandemi ini.
“Kita semua berharap, musibah banjir tidak terjadi, kalaupun takdirnya ada, kita semua dapat mengantisipasinya dengan baik,” pungkasnya.(OL-5)
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved