Selasa 19 Januari 2021, 18:00 WIB

Politisi PDIP: Pelaksanaan PPKM Tidak Efektif Tekan Laju Covid

 Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Politisi PDIP: Pelaksanaan PPKM Tidak Efektif Tekan Laju Covid

MI/Djoko Sardjono
Perugas gabungan menertibkan PKL saat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Klaten, Jateng, Senin (18/1/2021)

 

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif tekan laju pertambahan kasus baru covid-19 yang beberapa pekan terakhir sangat tinggi.

Gilbert menyatakan PPKM tidak efektif karena pelaksanaannya oleh pemerintah daerah tidak cukup serius. Pengawasan di tingkat bawah lemah. Warga pun terlihat masih banyak yang suka berkerumun serta tidak memakai masker. "Pengawasannya lemah. Di tingkat bawah tidak diawasi betul-betul saya lihat," kata Gilbert saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (19/1).

PPKM ini dinilai belum efektif juga karena ia meragukan para pengelola perusahaan akan rela mengurangi karyawannya hingga 75%. PPKM menurutnya menjadi jalan tengah bagi pemerintah karena tidak mau menggunakan terminologi 'lock down' total.

"Sebab risikonya berat kalau 'lock down' total," terang Mantan Wakil Rektor Bidang Riset dan Teknologi, Universitas Kristen Indonesia itu. Jika tidak mau 'lock down' total, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk menekan kasus covid-19.

Seperti dalam pengawasan perkantoran, jika memang kendalanya ada pada jumlah petugas, Pemprov DKI disarankan untuk mengadakan inspeksi mendadak seperti yang pernah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada salah satu kafe di Jakarta Selatan tahun lalu.

Baca Juga: Keberatan PPKM, APBBI DKI Klaim Mal Bukan Klaster Covid-19

"Sebetulnya kawasan perkantoran itu kan nggak banyak, Sudirman-Thamrin, Kasablanka, Kota, TB Simatupang. Kalau memang sulit, sidak saja beberapa kantor yang betul-betul sidak itu dilakukan. Nanti juga kantor yang ada di kanan kirinya bakal takut. Ini strategi untuk efek jera," jelas anggota Komisi B DPRD DKI itu.

Langkah selanjutnya adalah pengawasan prokes yang juga harus diperketat di tempat-tempat publik seperti pasar tradisional serta kawasan permukiman. Ia juga menyatakan pengetatan yang ideal yang pernah dialami di Jakarta sebenarnya hanyalah terjadi saat malam pergantian tahun 2021 lalu.

Politikus PDIP itupun meminta agar pengetatan dan pengawasan seperti malam pergantian tahun itu bisa dilakukan. "Iya, menurut saya, pengetatan saat itulah yang benar-benar bisa jadi contoh atau tolak ukur. Pada saat itu saya tidak melihat ada kerumunan. Semua orang di rumah. Kalaupun di luar, semua memakai masker. Jadi kalau bisa itu diteruskan," tandasnya. (OL-13)

Baca Juga:  Sepekan PPKM di Jakarta, Volume Kendaraan Turun 4,32%

Baca Juga

Antara/M Risyal Hidayat.

Pemprov DKI Tegaskan tidak Ada Pembelian Lahan Makam Baru

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 05 Maret 2021, 02:50 WIB
TPU Rorotan ada 3.900 meter persegi dan lahan yang hendak ditata dengan dana Rp3,3 miliar. TPU Tegal Alur untuk makam pahlawan ada lahan...
MI/Vicky Gustiawan.

DKI Nihil Zona Merah Tetap Gencarkan 3T dan Disiplin 5M

👤Hilda Julaika 🕔Jumat 05 Maret 2021, 01:55 WIB
Di Januari penambahan kasus bisa mencapai lebih dari 3.000 dalam sehari bahkan pernah di atas 4.000 kasus. Kemudian dalam sepekan terakhir,...
MI/Andri Widiyanto

Diserobot Kendaraan Bermotor, Jalur Sepeda Akan Diawasi Petugas

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 04 Maret 2021, 21:31 WIB
"Untuk itu, jalan itu nanti kita akan tertibkan dan atur ke depan. Kalau masih ada yang nyerobot tentu perlu ada peningkatan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya