Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif tekan laju pertambahan kasus baru covid-19 yang beberapa pekan terakhir sangat tinggi.
Gilbert menyatakan PPKM tidak efektif karena pelaksanaannya oleh pemerintah daerah tidak cukup serius. Pengawasan di tingkat bawah lemah. Warga pun terlihat masih banyak yang suka berkerumun serta tidak memakai masker. "Pengawasannya lemah. Di tingkat bawah tidak diawasi betul-betul saya lihat," kata Gilbert saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (19/1).
PPKM ini dinilai belum efektif juga karena ia meragukan para pengelola perusahaan akan rela mengurangi karyawannya hingga 75%. PPKM menurutnya menjadi jalan tengah bagi pemerintah karena tidak mau menggunakan terminologi 'lock down' total.
"Sebab risikonya berat kalau 'lock down' total," terang Mantan Wakil Rektor Bidang Riset dan Teknologi, Universitas Kristen Indonesia itu. Jika tidak mau 'lock down' total, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk menekan kasus covid-19.
Seperti dalam pengawasan perkantoran, jika memang kendalanya ada pada jumlah petugas, Pemprov DKI disarankan untuk mengadakan inspeksi mendadak seperti yang pernah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada salah satu kafe di Jakarta Selatan tahun lalu.
Baca Juga: Keberatan PPKM, APBBI DKI Klaim Mal Bukan Klaster Covid-19
"Sebetulnya kawasan perkantoran itu kan nggak banyak, Sudirman-Thamrin, Kasablanka, Kota, TB Simatupang. Kalau memang sulit, sidak saja beberapa kantor yang betul-betul sidak itu dilakukan. Nanti juga kantor yang ada di kanan kirinya bakal takut. Ini strategi untuk efek jera," jelas anggota Komisi B DPRD DKI itu.
Langkah selanjutnya adalah pengawasan prokes yang juga harus diperketat di tempat-tempat publik seperti pasar tradisional serta kawasan permukiman. Ia juga menyatakan pengetatan yang ideal yang pernah dialami di Jakarta sebenarnya hanyalah terjadi saat malam pergantian tahun 2021 lalu.
Politikus PDIP itupun meminta agar pengetatan dan pengawasan seperti malam pergantian tahun itu bisa dilakukan. "Iya, menurut saya, pengetatan saat itulah yang benar-benar bisa jadi contoh atau tolak ukur. Pada saat itu saya tidak melihat ada kerumunan. Semua orang di rumah. Kalaupun di luar, semua memakai masker. Jadi kalau bisa itu diteruskan," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Sepekan PPKM di Jakarta, Volume Kendaraan Turun 4,32%
Studi baru menunjukkan peningkatan signifikan dalam komplikasi penyakit terkait alkohol di kalangan perempuan paruh baya selama periode pandemi covid-19.
Kasus peningkatan signifikan mata minus atau Myopia Booming kini menjadi perhatian serius, terutama karena dapat berdampak buruk pada masa depan anak-anak
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Produk skincare dan kesehatan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, terutama kaum perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh tren kecantikan dan gaya hidup sehat.
Instansi di lingkungan Pemkab Tasikmalaya diharapkan bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan gencar melakukan sosialisasi
Di Kabupaten Cianjur belum ditemukan adanya kasus covid-19. Namun tentu harus diantisipasi karena diinformasikan kasus covid-19 kembali melonjak.
Karena dibatasi oleh PPKM, Robert meminta tiap pemainnya melanjutkan latihan individu yang sudah dimulai pada awal bulan ini.
Namun, PSSI belum menentukan kembali soal lokasi series pertama pascapenundaan kompetisi Liga 1. PSSI menyebut series 1 akan dimulai di zona hijau.
Argo menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) apakah ada klausul untuk pelaksanaan Liga dan memungkinkan diadakannya kompetisi
Pihaknya pun mengingatkan kepada para pendukung agar tak membuat acara yang melanggar kebijakan PPKM yang bisa berdampak negatif pada tim kesayangan mereka.
Sejak pandemi covid-19 melanda dunia, banyak negara sudah melakukan berbagai bentuk lockdown atau pembatasan kegiatan masyarakat dalam berbagai tingkatannya.
Penguatan Kebijakan PPKM dengan Penerapan Skala Mikro
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved