ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif tekan laju pertambahan kasus baru covid-19 yang beberapa pekan terakhir sangat tinggi.
Gilbert menyatakan PPKM tidak efektif karena pelaksanaannya oleh pemerintah daerah tidak cukup serius. Pengawasan di tingkat bawah lemah. Warga pun terlihat masih banyak yang suka berkerumun serta tidak memakai masker. "Pengawasannya lemah. Di tingkat bawah tidak diawasi betul-betul saya lihat," kata Gilbert saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (19/1).
PPKM ini dinilai belum efektif juga karena ia meragukan para pengelola perusahaan akan rela mengurangi karyawannya hingga 75%. PPKM menurutnya menjadi jalan tengah bagi pemerintah karena tidak mau menggunakan terminologi 'lock down' total.
"Sebab risikonya berat kalau 'lock down' total," terang Mantan Wakil Rektor Bidang Riset dan Teknologi, Universitas Kristen Indonesia itu. Jika tidak mau 'lock down' total, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk menekan kasus covid-19.
Seperti dalam pengawasan perkantoran, jika memang kendalanya ada pada jumlah petugas, Pemprov DKI disarankan untuk mengadakan inspeksi mendadak seperti yang pernah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada salah satu kafe di Jakarta Selatan tahun lalu.
Baca Juga: Keberatan PPKM, APBBI DKI Klaim Mal Bukan Klaster Covid-19
"Sebetulnya kawasan perkantoran itu kan nggak banyak, Sudirman-Thamrin, Kasablanka, Kota, TB Simatupang. Kalau memang sulit, sidak saja beberapa kantor yang betul-betul sidak itu dilakukan. Nanti juga kantor yang ada di kanan kirinya bakal takut. Ini strategi untuk efek jera," jelas anggota Komisi B DPRD DKI itu.
Langkah selanjutnya adalah pengawasan prokes yang juga harus diperketat di tempat-tempat publik seperti pasar tradisional serta kawasan permukiman. Ia juga menyatakan pengetatan yang ideal yang pernah dialami di Jakarta sebenarnya hanyalah terjadi saat malam pergantian tahun 2021 lalu.
Politikus PDIP itupun meminta agar pengetatan dan pengawasan seperti malam pergantian tahun itu bisa dilakukan. "Iya, menurut saya, pengetatan saat itulah yang benar-benar bisa jadi contoh atau tolak ukur. Pada saat itu saya tidak melihat ada kerumunan. Semua orang di rumah. Kalaupun di luar, semua memakai masker. Jadi kalau bisa itu diteruskan," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Sepekan PPKM di Jakarta, Volume Kendaraan Turun 4,32%
