Rizieq Mau Denda, bukan Penjara

PERNIKAHAN anak pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berujung pidana. Polisi menahan Rizieq pada Minggu (13/12) lalu.

Penahanan Rizieq itu membuat kelompoknya geram. Rizieq langsung mengajukan praperadilan untuk menguji penetapan tersangka dan penahanannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Rizieq memprotes penetapan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disangkakan polisi kepadanya. Rizieq mengklaim polisi menetapkan pasal itu agar bisa memasukkannya ke penjara.

Baca juga: Rizieq Siapkan 5 Saksi di Persidangan Praperadilan Hari Ini

Pasal 160 berbunyi barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Kuasa Hukum Rizieq, Alamsyah Hanafiah, mengklaim kliennya tidak bisa dikenakan Pasal 160 KUHP. Menurutnya, pentolan FPI itu tidak menghasut masyarakat untuk melakukan perbuatan pidana.

"Mengundang itu ditafsirkan oleh polisi sebagai unsur menghasut untuk berkerumun untuk berbuat pidana rupanya bukan unsur-unsur yang lain," kata Alamsyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/1).

Alamsyah ngotot undangan pernikahan bukan bagian dari tindak pidana. Sehingga, kata dia, Rizieq tidak pantas dikenakan Pasal 160 KUHP.

Dia menilai Rizieq lebih pantas dikenakan hukuman denda berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Rizieq ogah dipenjara.

"Karena, kalau pelanggaran sanksinya Perda sudah dibayar Rp50 juta. Makanya, berkerumun itu sudah didenda Pemprov DKI," ujar Alamsyah.

Semenatra itu, polisi mengklaim Rizieq pantas dikenakan Pasal 160 KUHP. Pasal itu digunakan setelah polisi mendalami bukti dan saksi dalam proses penyidikan.

Polisi mengaku kantongi bukti Rizieq melanggar Pasal 160 KUHP. Namun, polisi enggan membeberkan buktinya lantaran kasus masih dalam proses penyidikan.

"Kami melaksanakan proses penegakan hukum terutama direktorat tindak pidana umum Polda Metro Jaya itu sudah sesuai dengan aturan berdasarkan profesional transparan dan akuntabel," tegs Kuasa Hukum Polisi, Kombes Hengki di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/1). (OL-1)