DKI Dukung Vaksinasi Melalui Ingub

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait program vaksinasi yang bakal digulirkan tahun depan. Dukungan itu dituangkan dalam bentuk Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2020 tentang Persiapan Penyelenggaraan Vaksinasi Covid-19.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, kemarin, mengatakan pihaknya akan mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat. Misalnya, jatah vaksin untuk DKI, tahapan pemberian vaksin, dan siapa saja prioritas penerima selain tenaga kesehatan.

Aturan soal persiapan vaksinasi tertuang dalam Ingub 66/2020 yang ditandatangani Gubernur DKI Anies Baswedan pada 18 Desember 2020.

"Nanti kalau sudah ada kepastian terkait jumlah yang akan kami terima, tahapan, dan mana saja, kami tinggal melaksanakan. Selebihnya nanti akan kita ikuti ketentuan dari pemerintah pusat," kata Riza.

Secara terpisah, anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Pemprov DKI untuk menyiapkan data penerima vaksin. Tujuannya agar saat program tersebut dilakukan tidak terjadi ketidakjelasan. "Jenis vaksin dan kelemahan masing-masing biar saja menjadi urusan pemerintah pusat, tapi indikasi penerima dan yang tidak boleh divaksin jelas ada dan sudah seharusnya ada daftarnya," tukas Gilbert.

Sebelumnya, Anies telah menginstruksikan sejumlah jajaran pejabat dan dinas di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi persiapan penyelenggaraan vaksinasi untuk menanggulangi penyebaran virus korona di Ibu Kota.

Ingub 66/2020 berisi tiga butir instruksi yang ditujukan kepada 17 perangkat daerah termasuk di dalamnya para wali kota hingga lurah. Secara garis besar Ingub itu dibuat agar ada persiapan baik dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga proses sosialisasi terkait penyelenggaraan vaksin covid-19 di Jakarta. (Ssr/Hld/J-2)