Warga DKI Protes Soal Vaksin Wajib, Epidemiolog: Harus Sukarela

EPIDEMIOLOG Dicky Budiman menegaskan prinsip dasar program vaksinasi harus gratis dan bersifat sukarela. Artinya tidak boleh ada paksaan bagi masyarakat untuk divaksin.

Hal ini sebagai respons adanya warga Jakarta yang menggugat kewajiban ikut vaksinasi di Perda DKI Nomor 2 Tahun 2020. Lantaran memuat sanksi Rp5 juta jika menolak divaksin. Warga menilai ini bentuk pemaksaan.

“Selalu saya sampaikan prinsip dasar program vaksinasi dalam konteks pandemi. Pertama, harus gratis, kedua harus sukarela sehingga tidak boleh ada paksaan dan tidak boleh ada kewajiban. Apalagi dikenakan sanksi denda ataupun hukuman. Itu tidak boleh,” kata Dicky saat dihubungi, Sabtu (19/12).

Baca juga: Warga DKI Protes Soal Vaksin, PKB: Harus, Demi Kesehatan

Menurutnya, pemaksaan suntik vaksin melanggar hak asasi manusia yang disepakati PBB. Selain itu, program vaksinasi yang dilakukan atas dasar paksaan tidak akan membuat vaksinasi berhasil.

“Itu selain akan melanggar hak asasi, kedua akan jauh dari potensi keberhasilan vaksinasi itu sendiri. Jangan dianggap akan baik. Literatur menunjukan tidak, makanya prinsipnya harus dua itu, gratis dan sukarela,” paparnya.

Meskipun, program vaksinasi harus mencapai 70% dari total penduduk di sebuah negara. Namun, prinsip sukarela harus dijunjung tinggi. Hal ini telah dilakukan oleh negara-negara seperti Singapura dan Kanada yang berhasil menerapkan program vaksinasi.

Adapun jika dengan prinsip sukarela ini kesulitan mencapai angka maksimal, maka harus ada strateginya. Strategi tersebut dengan menerapkan strategi komunikasi risiko yang benar, tepat dan efektif.

“Dari mulai sebelum program vaksinasi, selama program, dan setelah program vaksinasi. Jadi memang tidak mudah mencapai cakupan 70%. Makanya harus benar-benar terukur strategi komuniaksinya di setiap intervensinya termasuk program vaksinasi,” jelasnya.(OL-5)