Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan Dhany Sukma sebagai Wali Kota Jakarta Pusat. Saat ini, Dhany menjabat Kepala Dinas Dukcapil DKI.
Kabar itu dibenarkan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Dia mengungkapkan sudah ada surat pemberitahuan dari Anies ke DPRD DKI. Surat tersebut disampaikan pada Selasa (1/2) kemarin.
“Iya baru kemarin, Selasa (1/2), surat pemberitahuannya diberikan. Namanya Dhany Sukma. Iya (Kadis Dukcapil),” ujar Pras saat dihubungi, Kamis (3/12)
Komisi A DPRD DKI dikatakannya segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Pengujian ini bertujuan melihat sepak terjang dan kompetensi Dhany.
Baca juga: Meski Positif Covid-19, Anies akan Tetap Pimpin Rapat Kerja SKPD
“Mekanismenya begini, fit and proper test dari Komisi A. Kalau bukan Komisi A, saya yang menguji dia. Sejauh mana pengalaman memegang wilayah. Terus pernah menjadi lurah atau camat mana,” jelas Pras.
Apabila lolos uji kelayakan dan kepatutan, Dhany bisa menjadi Wali Kota Jakarta Pusat. Saat ini, posisi jabatan itu kosong pascapencopotan Bayu Meghantara.
Anies membebastugaskan Bayu karena dianggap memberikan fasilitas milik Pemprov DKI ke acara pernikahan anak Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Diketahui, acara itu menimbulkan kerumunan massa, yang menutup akses Jalan KS Tubun dan melanggar protokol kesehatan.(OL-11)
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved