Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai target pajak APBD DKI Jakarta 2021 senilai Rp43,37 triliun terlalu tinggi sehingga dikhawatirkan akan terjadi defisit anggaran.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus hati-hati dan cermat menetapkan target pajak agar anggaran tidak defisit sehingga tidak terjadi pemotongan tunjangan PNS seperti yang terjadi pada tahun ini.
Menurutnya, target pajak Rp43,3 triliun ini lebih besar daripada realisasi pajak pada APBD 2019 senilai Rp40,3 triliun. Padahal, situasi perekonomian 2021 masih serbatidak pasti akibat pandemi covid-19 dan masih sulit untuk berjalan normal seperti 2019.
“Kami menilai asumsi tersebut terlalu optimistis dan tidak berpijak para realitas. Jumlah kasus covid-19 dua minggu terakhir masih di atas 1.000 orang per hari karena Pemprov DKI Jakarta tidak tegas menertibkan acara-acara yang mengundang kerumunan massa,” ungkap Eneng, di Jakarta, kemarin
Di dalam paparan Pemprov DKI Jakarta yang disampaikan ke DPRD, target pajak dibuat dengan asumsi perekonomian berjalan normal, jumlah kasus covid-19 menurun drastis, tidak ada wabah gelombang berikutnya, sudah tersedia vaksin dalam jumlah banyak, telah ditemukan obat yang efektif untuk covid-19, tidak diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan tidak ada kebijakan work from home (WFH).
“Untuk itu, Fraksi PSI menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menetapkan target pajak dengan asumsi yang lebih moderat, yakni lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2020, tetapi lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi 2019,” jelasnya.
Salah satu caranya ialah dengan mengacu kepada cara perhitungan APBN yang disusun Kementerian Keuangan. Jika Pemprov DKI Jakarta merujuk pada perhitungan yang dipakai Kementerian Keuangan, target pajak di APBD 2021 ialah 93% dikali Rp40,3 triliun, hasilnya ialah Rp37,7 triliun. “Menurut kami, angka
ini lebih masuk akal di tengah situasi pandemi yang serbatidak pasti ini,” pintanya.
Sementara itu, PT MRT Jakarta membangun konstruksi media iklan luar ruang di sepanjang jalur layang MRT dari Stasiun Lebak Bulus-Stasiun ASEAN, Jakarta Selatan. Konstruksi media iklan luar ruang itu direncanakan selesai pada kuartal pertama 2021.
“Pilar-pilar jalur layang MRT sedang ditambahkan media iklan luar ruang sebagai bagian dari pengembangan bisnis non-farebox kami,” kata Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Muhammad Kamaluddin.
Menurut Kamaluddin, jumlah pilar yang dipasangi konstruksi media iklan luar ruang sebanyak 350 pilar. Adapun pengerjaan konstruksi media iklan luar ruang sudah dimulai dari Juni 2020. (Hil/Ssr/J-1)
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved