Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menyebut pencopotan baliho-baliho ormas Front Pembela Islam (FPI) oleh TNI adalah bentuk kebijakan TNI yang sudah lama bekerja sama dan bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta.
Terlebih dalam kondisi pandemi, Pemprov DKI Jakarta selalu bersinergi dengan semua aparat dalam rangka penegakkan aturan.
Karena saat pandemi, Satpol PP DKI Jakarta memilki beban kerja ganda selain menegakkan aturan ketertiban umum juga harus menegakkan aturan PSBB.
Baca juga: Polisi Analisa Hasil Pemeriksaan Saksi Terkait Kerumunan Rizieq
"Jadi yang sudah kita sampaikan, dalam kondisi covid-19 masyarakat ikut membantu bekerja sama dengan pemerintah terkait dengan swab test. Dan kami bekerja sama dengan jajaran Forkopimda di internal dengan Kodam, Polda, Kajati, semua," kata Ariza di Balai Kota, Selasa (24/11)
Kerja sama yang sudah terjalin dengan baik itu, menurutnya, sangat membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil seluruh kebijakan.
"Kami selalu berkerja sama dalam menyikapi berbagai hal termasuk covid-19. Jadi kerja sama kami sangat baik bahkan kami selalu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Jadi hubungan kami dengan jajarannya, Forkopimda sangat baik, saling mengisi, saling melengkapi dalam mengambil kebijakan," tegasnya.
Sebelumnya, viral pencopotan baliho FPI oleh aparat TNI. Pencopotan itu mendapat dukungan dari masyarakat yang diberikan dalam bentuk komentar di media sosial hingga kiriman karangan bunga langsung yang membanjiri markas Kodam Jaya di Jakarta Timur. (OL-1)
PANGLIMA Kodam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menjadi episentrum perhatian publik, kemarin.
Munarman rencananya akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Pertanyaan penyidik seputar percakapan antara Munarman ke salah salah satu tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Supriadi.
Usai diperiksa, pengacara Munarman, Samsul Bahri, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik.
FPI menyebut setidaknya ada dua kebijakan Anies yang dianggap ramah dengan kemaksiatan yaitu penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project dan pemberian penghargaan terhadap diskotek.
Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan tidak cukup mampu mengubah secara fundamental kebijakan Pemprov DKI Jakarta
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan tantangan wagub DKI adalah covid-19, banjir, kemacetan termasuk tantangan perekonomian pascacovid-19
Ketua DPRD DKI meminta wagub KI Riza Patria untuk menyelesaikan kemacetan dan banjir yang merupakan masalah menahun di Jakarta, kendati saat ini sedang dilanda pandemi covid-19
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyarankan Ahmad Riza Patria (wakil gubernur DKI) membantu Gubernur DKI Anies Baswedan
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap dengan lengkapnya komposisi kepala daerah di DKI akan membuat kinerja Pemprov DKI semakin baik.
Jakarta adalah episentrum covid-19 dengan jumlah kasus terbanyak saat ini di Indonesia yakni dengan 2.447 kasus positif.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad mengungkapkan prioritas utama wakil gubernur (wagub) terpilih Ahmad Riza Patria ialah menangani covid-19 bersama Gubernur Anies Baswedan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved