Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH dan Satgas covid-19 seharusnya bertindak tegas dengan menegakan sanksi bagi siapa pun yang menciptakan kerumunan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Masa transisi kenormalan baru saat ini bukan berarti meninggalkan protokol kesehatan khususnya pada acara hajatan besar.
"Kalau begini akuntabilitas pelayanan publik pemerintah sangat buruk. Jika tidak memang mau bebas di tengah pandemi ini maka aturan yang dibuat pemerintah yang menyatakan kondisi ini sebagai bencana non alam dan sebagainya, dicabut dulu," cetus pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, Sabtu (14/11).
Menurutnya hampir setahun pengorbanan masyarakat menghadapi pandemi dengan disiplin menetapkan protokol kesehatan, harus menjadi pertimbangan utama. Hal tersebut jangan diabaikan dengan memberikan ruang pada kelompok atau golongan tertentu yang menciptakan kerumuman dengan menggelar hajatan besar seperti pernikahan.
"Artinya pemerintah loyo dengan kelompok dan golongan tertentu. Pengorbanan masyarakat yang sudah taat selama sembilan bulan ini jadi sia-sia. Sekarang banyak masyarakat yang menggelar pernikahan secara daring itu karena mereka taat dengan aturan," tegasnya.
Pernyataan ini dikatakan Trubus menanggapi sikap Satgas dan pemerintah yang dinilai lemah dalam menerapkan sanksi dan aturan dalam pernikahan putri Rizieq Shihab, Sharifa Najwa Shihab.
Baca juga: Kapolri Imbau Masyarakat untuk Tetap Patuhi Prokes Covid-19
Satgas Penanganan covid-19 mengantarkan masker dan hand sanitizer untuk acara pernikahan tersebut. Masker diantarkan ke kediaman Rizieq yang juga lokasi acara pernikahan, Jalan Petamburan III, Jakarta, Sabtu (14/11). (OL-4)
Meskipun survei serologi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan antibodi pada penerima booster pertama, hal itu tidak serta merta mengabaikan booster kedua
Vaksin booster kedua sangat penting untuk meningkatkan imunitas masyarakat yang pada booster pertama memiliki jarak yang jauh.
Terbitnya vaksin dengan platform mRNA tersebut menambah pilihan vaksinasi primer untuk anak dengan rentang usia 6 bulan sampai kurang dari 12 tahun, selain vaksin Sinovac/Coronava
Agar kenaikan kasus covid-19 di beberapa negara tidak merambat ke Indonesia maka pengawasan di pintu masuk negara juga perlu diperketat
Pada November tahun ini diharapkan ada 5 juta dosis vaksin dalam negeri yang bisa dipakai masyarakat dan pada Desember juga diproduksi 5 juta dosis.
Aplikasi PeduliLindungi dikembangkan untuk memutus mata rantai penularan covid-19, yang tersedia untuk gawai dengan sistem operasi Android dan iOS, serta versi website.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
DINKES Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, mewaspadai penularan Mycoplasma Pneumonia dalam suasana Natal dan pergantian tahun dengan menerbitkan surat edaran.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah kembali menerapkan wajib masker di masyarakat seiring munculnya virus korona BA.2.86 atau subvarian Pirola.
ADANYA relaksasi atau pelonggaran pemakaian masker dan rencana masa transisi dari pandemi menuju endemi setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved