Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Jakarta Timur M. Anwar mengatakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 10 November 2020 sebesar Rp890.713.783.689 atau mencapai 87,41%.
Ia menjelaskan target pajak direvisi pada Mei lalu karena adanya kontraksi pandemi. Jika mengikuti target tersebut, seharusnya pihaknya sudah mencapai 100% realisasi pajak PBB-P2. Namun, Pemprov DKI kembali merevisi target pendapatan karena adanya PSBB Transisi yang dinilai dapat menggenjot perekonomian.
“Tadinya kami sudah mencapai 100% lebih tetapi karena ada perubahan dari tingkat provinsi kita sedang upayakan pencapaian hingga maksimal,” kata Anwar, Kamis (12/11).
Baca juga: Bapenda Beri Relaksasi Pajak PBB-P2
Ia menjelaskan terdapat perubahan objek pajak yang dihapus atau dikurangi di wilayah Kecamatan Cipayung, sehingga ia meminta target awal harus dikurangi agar target 100% penerimaan tercapai. Anwar juga meminta agar Suku Badan Pajak Daerah dan Retribusi Jakarta Timur segera melakukan penyesuaian agar tidak menjadi kendala bagi para camat wilayah.
“Kami tunggu hingga November ini bisa selesai semua, dan yang belum bayar pajak agar segera bayar. Saya tunggu itikad baiknya, kepada para pemilik objek pajak," tukasnya.(OL-5)
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved