Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KETUA DPRD DKI Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah membahas Rancangan Umum Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
"Iya informasinya seperti itu. Anggota Banggar DPRD DKI yang melakukan pembahasan," kata Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (4/11).
Baca juga: Kriteria Usaha Terdampak Covid-19 DKI Ditargetkan Kelar Bulan Ini
Meskipun banyak pihak yang mengkritik pembahasan APBD dilakukan di luar Gedung DPRD DKI, legislator DKI Jakarta ini tetap melakukan rapat di Puncak seperti saat membahas APBD Perubahan 2020. Alasannya, kata Gembong, untuk mencari ketenangan dari tingginya penyebaran kasus covid-19 di Jakarta.
"Pertimbangannya adalah menjaga ketenangan dari anggota Banggar untuk melakukan pembahasan APBD 2021. Kenapa ketenangan? Karena memang Jakarta ini klaster covid-19 masih lumayan tinggi kan. Jadi, supaya fokus, kita selenggarakan pembahasan di sana," paparnya.
Adapun jika pembahasannya dilakukan lewat zoom, menurutnya, tidak akan efektif. Sehingga perlu ada pertemuan dan pembahasan secara tatap muka.
"Soalnya kalau untuk pembahasan APBD kita lakukan via zoom agak sulit kan. Maka, perlu ada tatap muka. Kalau kita lakukan tatap muka di Jakarta, banyak anggota yang khawatir penularan covid-19. Pertimbangannya itu. Makanya, Badan Musyawarah (Bamus) memutuskan untuk menyelenggarakan di sana," ungkapnya.
Gembong mengatakan rapat pembahasan APBD 2021 di Hotel Grand Cempaka Bogor ini dilakukan dalam waktu sehari. Sehingga tidak ada anggota yang menginap di hotel. Setidaknya terdapat kurang lebih 70 orang yang melakukan rapat. Terdiri dari 53 Anggota Banggar DPRD DKI dan sekitar 15-an TAPD.
"Langsung pulang, tidak ada yang menginap," tandasnya. (OL-1)
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved