Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
HIMPUNAN Pengusaha Putera Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta memperkirakan tidak ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2021. Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz, opsi itu tepat dilakukan di tengah pandemi ini. Hal itu untuk membuat dunia usaha tetap bertahan dan tidak melakukan pengurangan karyawan.
“Jadi, saya kira sudah tepat jika Pemprov DKI mengambil kebijakan untuk tidak menaikan UMP 2021. Mari kita berdoa agar pandemi jni segera berakhir sehingga tahun depan iklim usaha membaik dan UMP bisa dinaikan,” kata Abdul saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (21/10).
Menurutnya, Pemprov DKI mau tidak mau harus mengatur keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan kelangsungan usaha. Pasalnya, di situasi pandemi ini, resesi sudah menghantui, dunia usaha mengalami pukulan berat, dan lain sebagainya.
Baca juga: UMP DKI 2021 Diperkirakan tidak Naik
“Jika UMP dinaikan, ada kemungkinan pengusaha akan mengurangi karyawan karena tidak mampu membayar. Hal ini justru akan merugikan semua pihak, baik pengusaha, buruh, dan Pemprov DKI,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang memperkirakan UMP DKI mengalami kenaikan 0%. Artinya UMP tidak akan mengalami kenaikan.
Menurutnya, hal ini sebagai dampak wajar dari kondisi perekonomian di tengah pandemi covid-19 yang terpukul berat.
“Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 terkontraksi minus 2%. Di sisi lain, inflasi tahunan berdasarkan data Bank Indonesia sampai dengan Oktober sebesar 1,41%. Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2020, maka kenaikan UMP 2021 diperkirakan 0%,” kata Sarman dalam keterangan resmi, Rabu (21/10).
Menurutnya, hal itu adalah sesuatu yang wajar karena pandemi covid-19 telah memukul dunia usaha. Banyak UKM yang tutup, terjadinya PHK dan pekerja dirumahkan, cash flow pengusaha yang semakin menghawatirkan, dan akhirnya daya beli masyarakat menurun. (OL-1)
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Kondisi upah riil para pekerja maupun buruh menurun tajam sejak 2015. Hal tersebut dimulai ketika pemerintah mengganti formula penghitungan pengupahan melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan.
Pemerintah bakal memanggil pelaku usaha di sektor industri padat karya dalam waktu dekat. Itu dilakukan untuk membahas mengenai kondisi industri terkait.
Kondisi ekonomi yang tidak menentu harus segera direspons dengan tepat oleh pemerintah, sehingga tidak berdampak lebih buruk lagi terhadap nasib para pekerja.
Wapres Ma'ruf Amin jamin dana pekerja di Tapera akan aman
Upah pekerja saat ini masih jauh dari angka layak sehingga jika harus dipotong 2,5 % maka pkerja akan semakin miskin dan tidak bisa memenuhi biaya hidup.
Tidak ada jaminan gaji karyawan swasta yang dipotong sebesar 3% yang dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja bisa mendapatkan rumah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved