Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV DKI Jakarta mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19 di akhir Oktober ini. Potensi lonjakan kasus baru dimungkinkan terjadi karena adanya aksi demonstrasi menentang pengesahan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja yang dilakukan oleh masyarakat sejak pekan lalu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan pihaknya sudah berupaya dengan terus mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana sumber daya kesehatan di fasilitas kesehatan.
Baca juga:
"Semua fasilitas kita tingkatkan, ruang tidur ICU, obat-obatan, semuanya," kata pria yang akrab disapa Ariza itu.
Ariza juga mengatakan dukungan juga diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal penyediaan sarana fasilitas isolasi terkendali. Pemerintah pusat saat ini sudah membuka Wisma Atlet Pademangan untuk menjadi lokasi isolasi mandiri bagi warga DKI dan sekitarnya.
Sebab, isolasi mandiri di rumah pribadi sangat tidak disarankan bagi warga yang memiliki rumah di kawasan padat penduduk dan tidak layak menjadi lokasi isolasi. Selain itu, pemerintah pusat juga menanggung biaya akomodasi hotel yang juga dijadikan sebagai sarana isolasi mandiri bagi warga.
Pemprov DKI juga menyiapkan tiga lokasi isolasi terkendali yang dikelola oleh Pemprov DKI yakni Graha Wisata TMII, Graha Ragunan, dan Jakarta Islamic Center (JIC).
"Kita juga mendapat dukungan dari pemerintah terkait isolasi mandiri menjadi isolasi pusat terkendali menyiapkan beberapa Wisma Atlet dan hotel. Kemudian, kami juga menyiapkan tempat isolasi di antaranya di Koja, di Ragunan, dan TMII," tegasnya. (OL-6)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya terhadap UU Cipta Kerja menegaskan negara tidak boleh mempidanakan masyarakat adat atau lokal yang hidup turun-temurun di kawasan hutan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.
Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ada pula tantangan untuk memastikan para pencipta lagu dan musisi mendapatkan royalti dari penggunaan karya cipta mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved