Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MASSA aksi menentang pengesahan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja sudah memadati Patung Kuda, Monas dan sekitarnya. Oleh sebab itu, beberapa layanan Trans-Jakarta terpaksa dihentikan sementara.
"Pemberhentian beberapa operasional layanan Trans-Jakarta ini dilakukan mengingat mulai padatnya masa di sekitar lokasi," kata Direktur Operasional PT Transportasi Jakarta Prasetia Budi dalam keterangan resminya, Selasa (20/10).
Baca juga: Progres Rumah DP Rp0 Pondok Kelapa Capai 57%
Adapun layanan Trans-Jakarta terkini yang operasionalnya dihentikan untuk sementara ialah:
1. 9D (Pasar Minggu - Tanah Abang)
2. 5M (Kampung Melayu - Tanah Abang)
3. 1R (Senen - Tanah Abang )
4. 1H (Tanah Abang – Gondangdia)
"Selain rute-rute di atas, operasional kami masih berjalan normal dan beberapa beroperasi dilakukan dengan modifikasi. Trans-Jakarta juga bekerja sama dengan pihak Polda Metro Jaya guna memastikan keamanan baik pelanggan, petugas di lapangan dan keberlangsungan operasional Trans-Jakarta hari ini," ujar pria yang akrab disapa Prabu itu.
Layanan akan kembali normal apabila kondisi sudah kondusif serta dapat dilintasi armada bus.
Untuk itu, Trans-Jakarta mengimbau bagi para pelanggan yang akan melakukan aktivitas untuk selalu berhati-hati di jalan, tetap waspada dan selalu mengutamakan keselamatan diri dan keluarga.
Trans-Jakarta juga tetap mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah namun, jika harus meninggalkan rumah karena terpaksa selalu pastikan untuk menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. (OL-6)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya terhadap UU Cipta Kerja menegaskan negara tidak boleh mempidanakan masyarakat adat atau lokal yang hidup turun-temurun di kawasan hutan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.
Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ada pula tantangan untuk memastikan para pencipta lagu dan musisi mendapatkan royalti dari penggunaan karya cipta mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved