DPRD DKI Minta Anies Lakukan Audit PSBB

GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta untuk melakukan audit penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI karena sejauh ini belum ada pelaksanaan audit untuk melihat efektivitas kebijakan dan transparansi anggaran hingga perlindungan sosial bagi seluruh warga DKI Jakarta.

“Yang perlu diaudit adalah pelaksanaan PSBB di lapangan oleh Pemprov DKI, apakah sesuai atau tidak. Mereka tidak punya tolok ukur misalnya dengan mengamati langsung atau survei melalui wawancara dan sebagainya,” kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak saat dikonfirmasi oleh Media Indonesia, Jumat (2/10).

Baca juga: Langgar Sempadan Sungai, IMB Pondok Pesantren di Sukmajaya Ditolak

Adapun hal-hal yang perlu diaudit dalam pelaksanaan PSBB ini di antaranya, efektivitas protokol kesehatan seperti penggunaan masker, jumlah kasus/grafik kasus Covid-19, hingga ke dampak ekonomi, tingkat kriminalitas, pendidikan dan lain sebagainya.

“Sebelum diaudit, seharusnya ada kondisi awal berapa yang bermasker, lalu dengan Pergub jadi berapa. Setelah PSBB Jilid II berapa, dan dikaitkan dengan jumlah kasus/grafik. Lalu dampak ekonomi (pajak, pertumbuhan ekonomi dll), tingkat kriminalitas, pendidikan dan lain-lain,” paparnya.

Ia pun menyoroti penggunaan anggaran covid-19 yang selama ini digelontorkan. Karena dananya sangat besar namun Gilbert menilai belum ada manfaat jelas yang dirasakan oleh warga DKI.

“Semua harus diaudit, karena sangat besar tapi kita tidak jelas manfaatnya. Apakah karena kebijakan yang salah atau penggunaan anggaran, karena nyatanya kasus terus naik,” kritiknya. (OL-6)