Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
SELAMA pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jilid II, banyak warga DKI Jakarta yang mencari hiburan ke wilayah penyangga atau Bodetabek. Hal itu disayangkan banyak pihak.
Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak harus ada kesepakatan antara Gubernur atau Kepala Daerah masing-masing wilayah.
"Harus dilihat seperti apa isi kesepakatan antara gubernur dan kepala daerah sekitar. Klausul dalam kesepakatan harus dipertegas," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Rabu (30/9).
Baca juga: Wagub Akui Warga DKI Cari Hiburan di Daerah Penyangga
Gilbert pun menyayangkan tindakan warga DKI ini. Menurutnya, hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat. Padahal, ia mengasumsikan mereka adalah masyarakat kelompok terdidik dan menengah. Selain itu, hal itu bisa terjadi lantaran masih kurangnya pengawasan.
"Ini sangat disayangkan, kesadaran masyarakat yang rendah (asumsi saya ini terdidik dan menengah) dan pengawasan yang kurang. Sampai kapan mereka berkorban untuk sektor kesehatan dan ekonomi," kritiknya.
Sementara itu, jika dibentuk kebijakan khusus yang mengatur pergerakan warga DKI untuk mencari hiburan dan makan ke Bodetabek dinilai sulit dilakukan.
Bahkan dalam penerapannya sulit efektif. Sehingga yang perlu dilakukan adalah Pemerintah di Bodetabek harus tegas menutup tempat hiburan atau restoran yang melanggar protokol kesehatan.
"Bodetabek harus tegas menutup restoran yang melanggar," pungkasnya. (OL-1)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved