Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menyebut PSBB ketat di Jakarta harus terus diperpanjang sampai Pemprov DKI tak perlu lagi berupaya menambah kapasitas jumlah tempat tidur RS khusus covid-19.
Saat ini, meski kapasitas RS terus menyusut, pemerintah pusat dan Pemprov DKI sama-sama berjibaku menambah kapasitas tempat tidur rawat pasien covid-19.
"Kalau masih harus menambah kapasitas artinya masih perlu PSBB. PSBB masih harus terus diperpanjang sampai ketersediaan perawatan RS memenuhi standar WHO," kata Tri saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (29/9).
Baca juga: PSBB Jilid II, Volume Kendaraan Turun 21%
Menurutnya, memang benar ada pelandaian kasus covid-19 selama dua pekan pelaksanaan PSBB ketat jilid 2 usai PSBB Transisi dihentikan. Tapi, jumlahnya belum signifikan dibandingkan saat PSBB ketat jilid 1 dilakukan pada April hingga Mei lalu.
"Memang ada pelandaian tapi ya kalau diteliti lagi jumlah penambahan kasusnya masih tetap tinggi. Kasus aktifnya banyak," jelas Tri.
Pemerintah pusat pun seharusnya tidak memperkeruh suasana dan mengintervensi PSBB ketat yang dijalankan pemerintah daerah seperti Jakarta. PSBB ketat memang akan membawa dampak pelemahan ekonomi.
"Sekarang tinggal memilih, ekonomi dibuka, berjalan tapi kerumunan dan kasus tinggi terus sampai lama atau PSBB ketat hanya beberapa bulan tapi kasus bisa ditangani dengan cepat. Ini memang buah semalakama dan seterusnya," tandasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB ketat mulai 14 September dan berakhir pada 27 September. Kemudian, PSBB ketat itu diperpanjang dan dijadwalkan berakhir pada 11 Oktober.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pelandaian kasus covid-19 selama PSBB ketat berhasil dilakukan namun, perlu upaya lebih panjang agar kasus sepenuhnya bisa diturunkan.(H-3)
