Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menyebut PSBB ketat di Jakarta harus terus diperpanjang sampai Pemprov DKI tak perlu lagi berupaya menambah kapasitas jumlah tempat tidur RS khusus covid-19.
Saat ini, meski kapasitas RS terus menyusut, pemerintah pusat dan Pemprov DKI sama-sama berjibaku menambah kapasitas tempat tidur rawat pasien covid-19.
"Kalau masih harus menambah kapasitas artinya masih perlu PSBB. PSBB masih harus terus diperpanjang sampai ketersediaan perawatan RS memenuhi standar WHO," kata Tri saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (29/9).
Baca juga: PSBB Jilid II, Volume Kendaraan Turun 21%
Menurutnya, memang benar ada pelandaian kasus covid-19 selama dua pekan pelaksanaan PSBB ketat jilid 2 usai PSBB Transisi dihentikan. Tapi, jumlahnya belum signifikan dibandingkan saat PSBB ketat jilid 1 dilakukan pada April hingga Mei lalu.
"Memang ada pelandaian tapi ya kalau diteliti lagi jumlah penambahan kasusnya masih tetap tinggi. Kasus aktifnya banyak," jelas Tri.
Pemerintah pusat pun seharusnya tidak memperkeruh suasana dan mengintervensi PSBB ketat yang dijalankan pemerintah daerah seperti Jakarta. PSBB ketat memang akan membawa dampak pelemahan ekonomi.
"Sekarang tinggal memilih, ekonomi dibuka, berjalan tapi kerumunan dan kasus tinggi terus sampai lama atau PSBB ketat hanya beberapa bulan tapi kasus bisa ditangani dengan cepat. Ini memang buah semalakama dan seterusnya," tandasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB ketat mulai 14 September dan berakhir pada 27 September. Kemudian, PSBB ketat itu diperpanjang dan dijadwalkan berakhir pada 11 Oktober.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pelandaian kasus covid-19 selama PSBB ketat berhasil dilakukan namun, perlu upaya lebih panjang agar kasus sepenuhnya bisa diturunkan.(H-3)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Epidemiolog sekaligus peneliti Global Health Security, Dicky Budiman, mengatakan bahwa sebetulnya hal tersebut tidak mengagetkan karena covid-19 kini sudah menjadi endemi.
Melonjaknya angka covid-19 di negara-negara tetangga perlu menjadi sinyal kewaspadaan yang bukan hanya harus direspons otoritas kesehatan tetapi juga masyarakat.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan Surat Edaran pada 28 Mei lalu mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19.
Cuaca yang lebih hangat dan basah (kelembaban tinggi) serta perubahan iklim diduga berkontribusi terhadap penyebaran dan perluasan demam berdarah.
MASALAH utama menghadapi covid-19 kali ini yakni meningkatkan kesadaran masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan membiasakan protokol kesehatan (prokes) kembali.
EPIDEMIOLOG Gilbert Simanjuntak mengatakan penyakit cacar monyet atau monkeypox bukanlah penyakit baru, termasuk di Indonesia karena itu mitigasinya tak mendesak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved