Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KALANGAN pelaku usaha menginginkan berdialog dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang lebih ketat besok.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N Mandey, menyebutkan pihaknya telah berkirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan dialog. Namun, hingga kini permintaan itu belum ditanggapi orang nomor satu di DKI tersebut.
“Sudah kita kirimkan setelah ada pengumuman PSBB ketat. Sayangnya, pelaku usaha melalui asosiasi sampai saat ini belum diajak bicara untuk harapan dan solusi bersama,” kata Roy saat dihubungi, kemarin.
Untuk diketahui, sebelum pemberitahuan penarikan rem darurat tersebut, Anies tidak melakukan dialog atau pemberitahuan apa pun kepada asosiasi. Karena tidak kunjung adanya balasan ajakan dialog, Aprindo kini merasa dipaksa untuk menerima kebijakan PSBB ketat tersebut.
“Kita pelaku usaha diposisikan hanya harus nrimo saja. Padahal, kita retail modern dan mal hadir untuk kebutuhan pokok pangan dan nonpangan serta kebutuhan sehari-hari masyarakat,” ujar Roy.
Menurutnya, mal dan retail modern telah bekerja sama dengan baik dalam menjalankan prosedur tetap (protap) covid-19 secara ketat dan terukur.
Oleh karenanya, Aprindo meminta agar retail modern dan mal diberikan izin tetap buka terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai kebijakan- kebijakan Gubernur DKI memberlakukan kembali PSBB terlalu tergesa-gesa.
Keputusan itu juga dinilai tidak memikirkan dampak bagi pelaku usaha dan masyarakat yang perlahan mulai bangkit dan kini tenggelam lagi karena adanya PSBB.
Seharusnya, Pemprov DKI Jakarta memilih untuk mendisiplinkan orang guna melaksanakan protokol kesehatan. Itu karena PSBB justru akan berdampak negatif bagi masyarakat, seperti kehilangan pekerjaan, di-PHK, atau dirumahkan sehingga risikonya sangat besar.
“Poin saya jika PSBB saja dan tidak ada tindakan preventif, itu percuma. Mau dibuat 1.000 kali PSBB hasilnya akan tetap sama,” tandasnya. (Iam/E-1)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Di tengah perubahan lanskap kewirausahaan global, pelaku wirausaha kini dihadapkan pada tantangan membangun bisnis yang tangguh dan berkelanjutan.
Melalui pemberian keterampilan praktis, wawasan bisnis tajam, dan akses tanpa batas ke pasar global, SheHacks menjadi tonggak penting dalam mempercepat inklusivitas gender.
Di era digital saat ini, Google Business Profile (GBP) menjadi salah satu aset digital paling vital bagi pelaku usaha – baik skala kecil, menengah, maupun besar.
Pengusaha muda Victor Herryanto secara resmi mengembalikan formulir pencalonan sebagai Calon Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Utara periode 2025–2028.
KOPERASI diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), kewirausahaan, penyediaan fasilitas modal kerja, dan pendampingan pengembangan usaha.
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved