Jumat 11 September 2020, 21:05 WIB

KNPI Cermati Kasus OTT Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor

Muhamad Fauzi | Megapolitan
KNPI Cermati Kasus OTT Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor

dok.mi
Ilustrasi

 

OPERASI Tangkap Tangan (OTT) Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Iryanto, memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat. OTT yang dilakukan Satreskrim Polres Kabupaten Bogor pada 3 Maret 2020 itu menuai kontraversial di persidangan.

Lantaran itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor Hasyemi Faqihudin meminta seluruh elemen masyarakat terus memantau perkembangan jalannya persidangan.

"Kasus ini sudah berjalan dan berharap fakta–fakta persidangan menunjukan sebenar–benarnya. Ada yang berpendapat OTT adalah jebakan, ada yang bilang bukan. Semua kita serahkan pada mekanisme yang ada. Tugas seluruh elemen masyarakat adalah mencermati bersama-sama apakah keadilan ditegakkan atau sebaliknya,” ujar Hasyemi dalam pesan whatsapp nya kepada mediaindonesi.com, Jumat (11/9)

Menurut Hasyemi, adanya OTT merupakan upaya penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan barang bukti yang meyakinkan. Karena itu wajar banyak pihak memberi apresiasi kepada kepolisian yang melakukan OTT. Hal itu adalah apa yang terlihat dari OTT tersebut.

"Lalu bagaimana yang tidak terlihat, seperti yang sekarang berkembang di pengadilan? Itu di luar kemampuan saya untuk menilai karena saya mengapresiasi kerja OTT itu sendiri. Sekarang dibuktikan saja di pengadilan," ungkapnya.

Ia tidak ingin berpolemik terkait beragam isu yang berkembang dalam OTT yang dipimpin Kasatreskrim AKP Benny Cahyadi saat itu. Hasyemi berharap Pengadilan Tipikor Bandung memberikan hasil yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bogor.

"Saya juga berharap Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), OKP Kelompok Cipayung Bogor, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Bogor untuk mengawal jalannya persidangan secara independen, ini adalah tugas besar panggilan dari ibu pertiwi," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekdis DKPP Kabupaten Bogor Iryanto diduga menjadi kunci memperlancar urusan izin PDRT rumah sakit di Kecamatan Cibungbulang, serta izin sebuah villa di Kecamatan Cisarua. Pada OTT tersebut polisi berhasil mengumpulkan barang bukti berupa uang senilai Rp120 juta.

Selain itu sejumlah barang bukti disita, berupa uang tunai Rp100 juta dan Rp70 juta. Empat handphone, dua merek Samsung S10+, S7 Edge, Oppo warna hitam dan iPhone 7+, empat berkas dokumen Hotel Cisarua, delapan berkas dokumen Rumah Sakit Cibungbulang, satu lembar tanda terima uang Rp100 juta, dan satu bundel rekening bank BCA atas nama Agus Budiaro.

Iryanto serta dua stafnya, F dan RM sebagai pemberi suap terjaring OTT pada 3 Market lalu. Mereka dijerat UU No:31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto UU No. 31 tahun 1999. Dengan ancaman hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun berikut denda sekurangnya Rp150 juta dan maksimal Rp750 juta. (OL-13)

Baca Juga: Gelar Perkara dengan KPK, Kejagung Tak Bahas Keterlibatan Hakim MA

Baca Juga

Antara/Aditya Pradana Putra

PLN Perkuat Pasokan Listrik di Kawasan PIK 2

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 23:00 WIB
GID 150 kV Teluk Naga II yang berlokasi di Kecamatan Kosambi, Tangerang ini merupakan GID kedua yang dibangun oleh PLN UIP...
AFP/Fayez Mureldine

Formula E Ajang Terbaik Untuk Promosi Mobil Listrik

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 22:30 WIB
"Dari segi lingkungan hidup, Formula E menjadi ajang promosi yang sangat bagus untuk mobil...
Antara/M. Risyal Hidayat

Begini Pola Pengalihan Arus Lalu Lintas Selama Car Free Day Berlangsung Besok

👤Mohamad Farhan Zhuhri 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 21:45 WIB
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pelaksanaan HBKB tersebut dimulai pukul 06.00-10.00...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya