Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PELAKSANAAN pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat yang akan diterapkan kembali oleh Pemprov DKI Jakarta harus segera diikuti realisasi program bantuan bagi kelompok masyarakat yang terdampak.
"Ekonomi rakyat yang sudah mulai bergerak di masa PSBB transisi lalu, sebisa mungkin tetap bisa bertahan karenanya harus bisa direalisasikan segera bantuan buat mereka," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/9).
Menurut Lestari, data kelompok terdampak calon penerima bantuan seharusnya sudah diverifikasi dengan baik. Sehingga, tegasnya, saat kebijakan PSBB ketat itu berlaku kelompok masyarakat terdampak seperti pedagang kaki lima, pemilik warung makan dan sejumlah usaha kecil lainnya, sudah bisa menikmati bantuan tersebut.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, kebijakan PSBB ketat yang diambil Pemprov DKI dan mulai berlaku pada Senin (14/9) merupakan kebijakan yang sulit, tetapi harus diambil mengingat pertambahan jumlah positif Covid-19 di DKI Jakarta sangat mengkhawatirkan.
Kondisi yang sulit saat ini, menurut Rerie, seharusnya jangan lagi diganggu dengan lontaran pernyataan pro dan kontra para pejabat yang memperdebatkan kebijakan yang sudah diambil.
"Saya kira perdebatan tentang kebijakan itu seharusnya sebelum kebijakan itu diumumkan ya. Jadi setelah kebijakan diumumkan, semua pihak mendukung dan bila ada kekurangan bisa sumbang saran solusinya," ujar Rerie.
Dalam kondisi penanganan pengendalian Covid-19 di titik krusial saat ini, menurut Legislator Partai NasDem itu, yang dibutuhkan adalah soliditas antara Pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi pandemi ini, bukan perdebatan yang membingungkan masyarakat.
Untuk membantu kelancaran jalannya PSBB yang ketat, menurut Rerie, masyarakat di setiap wilayah bisa secara proaktif ikut mendata tetangganya yang terdampak kebijakan tersebut.
"Setidaknya ketika bantuan disalurkan di wilayahnya bisa tepat sasaran," pungkasnya. (OL-8)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Aturan PSBB akan diperketat di Jakarta mulai 14 September 2020.
SURAT izin keluar-masuk (SIKM) merupakan filter yang bisa menutup celah penularan covid-19 secara langsung.
Yang terbaik, kita dapat terus memperlambat penyebarannya, melindungi individu yang rentan, dan melakukan protokol kesehatan dengan disiplin, baik, dan benar.
Pengendalian transportasi yang dilakukan tetap mengacu pada Permenhub 41/2020 dan aturan turunannya.
Kebijakan itu berlaku untuk kantor pemerintah maupun swasta. Jika ditemukan kasus covid-19 di kantor selama penerapan PSBB total, seluruh kegiatan akan ditutup selama tiga hari.
Namun, kapasitas penumpang dalam kendaraan tetap dibatasi maksimal 50%. Ketentuan ini berlaku untuk transportasi umum, seperti Transjakarta, MRT, KRL, hingga taksi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved