Hippi Memaklumi Kebijakan Pemda DKI untuk PSBB Ketat

MELIHAT realitas tingkat penyebaran virus Covid 19 yang semakin mengkawatirkan di DKI Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB yang lebih ketat seperti semula. 

Dengan demikian, seluruh aktivitas perkantoran dan operasional berbagai usaha di luar 11 sektor yang dikecualikan serta berbagai aktivitas masyarakat akan tutup dan dibatasi.

Baca juga: IDI Dukung Percepatan Isolasi Mandiri di Fasilitas Pemerintah

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) memaklumi kebijakan tersebut. Menurut mereka, keputusan ini merupakan suatu pilihan sulit bagi Gubernur DKI. Namun, dalam situasi dan kondisi seperti ini keputusan harus segera diambil dan keselamatan dan kesehatan masyarakat diatas segalanya.

“Bagi pengusaha kebijakan ini amat berat akan tetapi harus kami terima dan dukung karena ambang batas penyebaran virus Covid-19 semakin meningkat dengan indikator tingkat kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi dan keterpakaian ICU khusus Covid-19,” ujar Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang, melalui pernyataan yang diterima, Kamis (10/9).

Kebijakan ini tentu akan membuat ekonomi Jakarta stagnan kembali dimana aktivitas perkantoran akan tutup, berbagai sektor usaha seperti pusat perdagangan, mal, kafe, restoran, hotel termasuk pembatasan operasional transportasi pelaku UMKM akan kembali tutup.

Di sisi lain ekonomi Jakarta baru mulai bergairah dalam dua bulan terakhir, sekalipun masih dengan pembatasan pembatasan protokol kesehatan. Dengan diberlakukannya kembali PSBB akan memperpanjang masa penantian pengusaha hiburan malam yang sudah hampir 6 bulan tutup dan hingga saat ini belum diizinkankan buka.

Penerapan PSBB yang diperketat ini juga akan menekan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal ketiga nanti dan berportensi terkontraksi dan resesi. Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal dua terkontraksi minus 8,22% di atas nasional yang terkontraksi minus 5,32%.

Dengan kebijakan PSBB ini dimana berbagai sektor usaha jasa akan tutup dan konsumi rumah tangga dipastikan menurun maka pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal tiga berpotensi minus.

“Kami mengajak kepada pelaku usaha di Jakarta untuk tegar dan semangat menghadapi ketidakpastian ini dan semaksimal mungkin. Jangan melakukan PHK, sembari kita bersama-sama membantu pemerintah mengendalikan dan mematikan penyebaran virus Covid-19 ini sehingga pemerintah dapat membuka kembali berbagai aktivitas ekonomi,” paparnya.

Baca juga: Anies Undang Kepala Daerah Bodetabek Siang Ini Bahas PSBB Total

Hippi berharap agar berbagai stimulus dan relaksasi yang ditujukan kepada pengusaha agar dapat diperpanjang sampai akhir tahun, karena pelaku usaha tidak dapat secara maksimal memanfaatkan itu akibat dari ketidakpastian ini. Kemudian berbagai program bansos untuk dapat diteruskan untuk membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.

“Dan yang paling penting juga adalah agar PSBB ini yang terakhir dimana pemerintah agar betul betul melakukan pengawasan dan penindakan secara ketat dengan melibatkan semua perangkat yang ada sampai tingkat RT/RW untuk memastikan seluruh masyarakat melaksanakan protokol kesehatan dan akhirnya dalam masa PSBB ini dapat kita buktikan bahwa kita mampu menekan dan mengendalikan penyebaran Covid 19 ini DKI Jakarta dan sekitarnya,” tukas Sarman. (OL-6)