Pepesan Kosong Rem Darurat

TINGGINYA angka penularan covid-19 di Ibu Kota harus menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Janji Anies untuk menarik rem darurat jika kondisi semakin parah pun mulai ditagih.

“Dari awal kami menagih wacana rem darurat. Jangan jadi pepesan kosong untuk menakuti warga,” ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad di Jakarta, kemarin.

Idris menyebut tidak ada kejelasan perihal kebijakan rem darurat atau kembali menutup aktivitas seperti masa PSBB. Ia menuding, jika yang dimaksud Anies dengan menerapkan sistem ganjil genap di tengah PSBB transisi, itu sesuatu yang percuma.

“Jika ganjil genap hingga wacana jalur sepeda di tol adalah yang dimaksud dengan rem darurat, itu akan terus menghadapi peningkatan kasus covid-19 yang terus tinggi, percuma,” tutur anggota Komisi E DPRD DKI itu.

Kebijakan rem darurat Pemprov DKI, ungkap Idris, juga harus memiliki rencana untuk mengurangi klaster-klaster covid-19 di tempat umum. Ia mengatakan daya tampung rumah sakit rujukan di Ibu Kota juga sudah penuh.

“RS kita hampir kewalahan. Kebijakan rem darurat harus mempersiapkan gedung atau rusun untuk RS darurat agar bisa menampung jumlah pasien yang akan memuncak,” kata Idris.

Ia pun mengatakan Pemprov DKI jangan berpuas pada testing covid-19 yang tinggi atau di atas standar WHO. “Peningkatan kasus artinya masih gagal mengendalikan penularan kasus,” ungkap Idris.

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjutak menuding tidak ada keseriusan dari Anies untuk menekan pe nularan covid-19 yang menembus angka 40 ribu kasus. “Menghadapi peningkatan kasus harus upaya ekstra. Pemprov DKI jangan malah mengurusi jalur sepeda di tol.”

Gilbert menyebut sebelum ada vaksin, pencegahan covid-19 yang ampuh ialah disiplin mematuhi protokol kesehatan, bukan cuma membatasi pergerakan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menyebut saat ini kondisi kasus covid-19 di Ibu Kota ada di tahap cukup membahayakan. Ia meminta Gubernur Anies Baswedan untuk tidak sembarang an mengeluarkan kebijakan yang berujung pada meningkatnya kasus covid-19.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan Pemprov DKI Jakarta agar mengambil langkah-langkah untuk memper siapkan kebijakan rem darurat.

“Ini saatnya melakukan rem kebijakan. Tapi, rem kebijakannya dalam kerangka Perpres 82/2020, tentang penanganan covid dan pemulihan ekonomi. Secara ekonomi dan public health harus jalan bersama,” kata Trubus.

Menurutnya, aktivitas ekonomi tetap bisa dijalankan dengan cara digitalisasi. Selama masa PSBB yang ketat, Pemprov DKI telah berhasil menekan mobilitas hingga 60% dengan metode work from home (WFH). Hal itu bisa diberlakukan kembali.

Namun, Anies saat memberikan sambutan dalam acara webinar SGDs Jakarta bertajuk Tantangan Perubahan Perilaku Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru mengatakan penanganan kasus covid-19 di Jakarta relatif terkendali. Meski demikian, dia mengakui kasus baru setiap hari mengalami kenaikan. Namun, kasus aktif dan tingkat kematian atau case fatality rate terus menurun. (Put/Ins/Ssr/J-1)