Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
TINGGINYA angka penularan covid-19 di Ibu Kota harus menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Janji Anies untuk menarik rem darurat jika kondisi semakin parah pun mulai ditagih.
“Dari awal kami menagih wacana rem darurat. Jangan jadi pepesan kosong untuk menakuti warga,” ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad di Jakarta, kemarin.
Idris menyebut tidak ada kejelasan perihal kebijakan rem darurat atau kembali menutup aktivitas seperti masa PSBB. Ia menuding, jika yang dimaksud Anies dengan menerapkan sistem ganjil genap di tengah PSBB transisi, itu sesuatu yang percuma.
“Jika ganjil genap hingga wacana jalur sepeda di tol adalah yang dimaksud dengan rem darurat, itu akan terus menghadapi peningkatan kasus covid-19 yang terus tinggi, percuma,” tutur anggota Komisi E DPRD DKI itu.
Kebijakan rem darurat Pemprov DKI, ungkap Idris, juga harus memiliki rencana untuk mengurangi klaster-klaster covid-19 di tempat umum. Ia mengatakan daya tampung rumah sakit rujukan di Ibu Kota juga sudah penuh.
“RS kita hampir kewalahan. Kebijakan rem darurat harus mempersiapkan gedung atau rusun untuk RS darurat agar bisa menampung jumlah pasien yang akan memuncak,” kata Idris.
Ia pun mengatakan Pemprov DKI jangan berpuas pada testing covid-19 yang tinggi atau di atas standar WHO. “Peningkatan kasus artinya masih gagal mengendalikan penularan kasus,” ungkap Idris.
Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjutak menuding tidak ada keseriusan dari Anies untuk menekan pe nularan covid-19 yang menembus angka 40 ribu kasus. “Menghadapi peningkatan kasus harus upaya ekstra. Pemprov DKI jangan malah mengurusi jalur sepeda di tol.”
Gilbert menyebut sebelum ada vaksin, pencegahan covid-19 yang ampuh ialah disiplin mematuhi protokol kesehatan, bukan cuma membatasi pergerakan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menyebut saat ini kondisi kasus covid-19 di Ibu Kota ada di tahap cukup membahayakan. Ia meminta Gubernur Anies Baswedan untuk tidak sembarang an mengeluarkan kebijakan yang berujung pada meningkatnya kasus covid-19.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan Pemprov DKI Jakarta agar mengambil langkah-langkah untuk memper siapkan kebijakan rem darurat.
“Ini saatnya melakukan rem kebijakan. Tapi, rem kebijakannya dalam kerangka Perpres 82/2020, tentang penanganan covid dan pemulihan ekonomi. Secara ekonomi dan public health harus jalan bersama,” kata Trubus.
Menurutnya, aktivitas ekonomi tetap bisa dijalankan dengan cara digitalisasi. Selama masa PSBB yang ketat, Pemprov DKI telah berhasil menekan mobilitas hingga 60% dengan metode work from home (WFH). Hal itu bisa diberlakukan kembali.
Namun, Anies saat memberikan sambutan dalam acara webinar SGDs Jakarta bertajuk Tantangan Perubahan Perilaku Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru mengatakan penanganan kasus covid-19 di Jakarta relatif terkendali. Meski demikian, dia mengakui kasus baru setiap hari mengalami kenaikan. Namun, kasus aktif dan tingkat kematian atau case fatality rate terus menurun. (Put/Ins/Ssr/J-1)
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo memastikan bahwa pemerintah belum akan memberlakukan PPKM darurat meski angka kasus covid-19 varian naik signifikan.
Pembatasan-pembatasan yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI, kata Ariza, akan sama seperti ketetapan yang diambil oleh pemerintah pusat.
Pengaturan dari pemerintah pusat ini diterapkan dalam rangka adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan kerja sama yang baik antardaerah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.
Riza menambahkan, pihaknya telah melakukan rapat terkait kebijakan pengetatan PPKM dan juga vaksinasi Covid-19.
Anies, menurut Charles, harus menerapkan PSBB total, sebagaimana yang pernah diterapkan di ibu kota pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020.
PAN mendorong pengetatan dan pembatasan pada area publik yang menimbulkan keramaian. Seperti di mall, kafe, restoran, dan tempat wisata.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved