Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyiapkan nama penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD DKI. Hal itu terkait dua kadernya yang wafat pada tahun ini.
"Sudah dipersiapkan. Kami berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan KPU Daerah," ungkap Ketua Fraksi PKS DKI Jakarta Mohammad Arifin kepada Media Indonesia, Senin (31/8).
Adapun dua Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS yang wafat ialah Dany Anwar dan Umi Kulsum. Dany meninggal dunia pada Senin (3/8) sedangkan Umi meninggal pada Sabtu (29/8).
Baca juga: Dua Kader PKS Wafat akibat Korona, Ketua DPRD DKI Sampaikan Duka
Arifin mengatakan untuk nama PAW pengganti Dany sudah ditentukan. Calon pengganti tersebut berasal dari daerah pemilihan (dapil) 1 Jakarta Pusat.
"Untuk pengganti almarhum Pak Dani Anwar sudah lebih dua pekan yang lalu diajukan. Israyani namanya," ujar Arifin.
Sedangkan, untuk nama pengganti Umi Kulsum belum ditentukan PKS. Arifin menjelaskan alasannya karena rekan sejawatnya itu baru berpulang dua hari yang lalu sehingga membutuhkan waktu.
"Ya kami sedang persiapkan semoga proses PAW bisa cepat," pungkas Arifin.
Sebelumnya, Arifin membenarkan rekan sejawatnya Umi Kulsum meninggal dunia pada Sabtu (29/8). Ia menyebut penyebab meninggalnya bukan karena covid-19.
"Beliau wafat karena penyakit komplikasi yang dideritanya. Beliau wafat di RS Persahabatan, setelah beberapa hari dalam kondisi koma. Sebelum wafat 2 kali diswab hasilnya negatif," jelas Arifin saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Dany Anwar meninggal dunia pada Senin (3/8). Ia menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Angkatan Laut Mintohardjo pada pukul 09.00 WIB karena sakit. (OL-1)
Pengembang tidak bisa seenaknya menahan AJB karena dokumen tersebut merupakan hak mutlak konsumen setelah pelunasan dilakukan.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Pihaknya turut mengundang, para pakar tata kota, pakar transportasi kota, koalisi masyarakat sipil Jakarta, para operator parkir, dan organisasi masyarakat (Ormas).
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
Pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat.
Sekretaris DPRKP DKI Meli Budiastuti mengatakan penghuni yang seperti itu tidak akan diperpanjang masa tinggalnya di rusunawa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved