Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menuding Gubernur Anies Baswedan tak memiliki kebijakan yang konkret untuk menekan penularan Covid-19. Jumlah kasus terkonfirmasi di Ibu Kota tembus di angka 27 ribu lebih kasus.
"Ini karena Pemprov DKI belum mempuyai program rem darurat yang efektif. Akibatnya ketika saat ini kasus memuncak, (Anies) enggak punya rencana yang matang," ungkap Ketua Fraksi PSI DKI Idris Ahmad saat dihubungi, Jakarta, Jumat (14/8).
Baca juga: Wagub Ungkap Warga Pondok Kelapa Sukarela Pasang Wifi Gratis
Idris menagih kebijakan rem darurat yang disebutkan Anies jika kasus positif Covid-19 di Jakarta meningkat tajam. Berdasarkan pemantauannya pada 13 Agustus 2020 ada 621 kasus positif di Ibu Kota.
"Kami menagih program rem darurat yang konkret dan dijelaskan dengan jelas kriteria kebijakan tersebut," kata Anggota Komisi E DPRD DKI itu.
Idris menyebut pembatasan kendaraan pribadi dengan sistem pelat ganjil genap bukanlah kebijakan rem darurat yang efektif menekan kasus positif Covid-19.
Ia menuturkan, kebijakan rem darurat Pemprov DKI juga harus punya rencana untuk mengurangi klaster-klaster di tempat umum. Perkantoran dan pasar di Jakarta sudah menjadi klaster penyumbang kasus menular tersebut.
"Selain itu sanksi harus dipertegas lewat denda harus progresif. Tapi sampai hari ini belum terlihat," pungkas Idris. (OL-6)
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved