Indeks Demokrasi Jakarta Tertinggi, Ini PR Dari BPS

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan skor tertinggi dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap Indeks Demokrasi (IDI) se-Indonesia 2019. Dari rilis yang diluncurkan kemarin, Jakarta mendapat skor 88,29 yang menjadikannya sebagai provinsi dengan IDI tertinggi se-Indonesia.

Namun, dengan skor yang begitu tinggi bukan berarti DKI Jakarta sudah tak perlu melakukan apa pun sebab ternyata DKI Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah agar demokrasi di Jakarta dapat tetap berjalan dengan baik.

Pekerjaan rumah tersebut ialah kurangnya kinerja legislasi DPRD DKI Jakarta. Seperti diketahui pada 2019 yang juga menjadi tahun politik karena berlangsungnya pemilihan legislatif dan presiden serentak pertama di Indonesia. Alhasil DPRD DKI Jakarta hanya memproduksi satu peraturan daerah (perda).

"Sekali pun capaian indeks demokrasi DKI Jakarta di tahun ini sudah cukup tinggi, namun masih menyisakan pekerjaan rumah. Sejumlah indikator perlu mendapat perhatian serius khususnya dari partai politik dan pemerintah daerah. Sepanjang periode DPRD 2014-2019, hanya tercatat 1 Perda yang merupakan inisiatif DPRD, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrastif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta," demikian dalam rilis BPS seperti yang dikutip mediaindonesia.com, Kamis (6/8).

Dalam tabel penilaian, IDI dihitung berdasarkan tiga kategori aspek:
- Kategori pertama ialah aspek kebebasan sipil yang mendapat skor 91,01. Angka ini turun 4,58 dibandingkan tahun lalu.

- Kategori kedua ialah aspek hak-hak politik yang mendapat nilai 83,86. Ada kenaikan 8,43 poin dibandingkan tahun lalu.

- Kategori terakhir ialah aspek lembaga demokrasi yang mendapai nilai 91,89 poin. Ada peningkatan 4,07 poin dibandingkan tahun lalu.

Di dalam aspek-aspek ini, BPS kembali membaginya ke dalam beberapa indikator penilaian. Kinerja legislasi DPRD masuk ke dalam aspek lembaga demokrasi. Dalam aspek tersebut, terdapat penilaian 'Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan'.

Dari indikator itu di tahun 2018 dan 2019, skor yang didapat sama-sama nol atau tidak mendapat nilai sama sekali. (OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Bude