Jakarta Provinsi Paling Demokratis Menurut BPS

Menurut hasil survei Badan Pusat Statisik (BPS) yang dirilis kemarin, Jakarta mendapat skor tertinggi dalam penilaian Indeks Demokrasi (IDI) 2019.

Jakarta juga merupakan provinsi satu-satunya di Pulau Jawa yang berada di lima besar IDI tertinggi.

Berada di bawah Jakarta, Kalimantan Utara menjadi provinsi nomor dua dengan IDI terbaik yang mendapat skor 83,46, lallu disusul Kepulauan Riau di peringkat ketiga dengan skor 81,64. Di bawah Kepri ada Provinsi Bali di urutan keempat dengan skor 81,38. Di urutan kelima ada Provinsi Kalimantan Tengah dengan skor 81,16.

Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan skor 88,29 poin. Nilai tersebut didapat dari rata-rata nilai yang diperoleh dari tiga kategori, yakni aspek kebebasan sipil yang mendapat skor 91,01. Angka ini turun 4,58 dibandingkan tahun lalu.

Kategori kedua ialah aspek hak-hak politik yang mendapat nilai 83,86. Terjadi kenaikan 8,43 poin dibandingkan tahun lalu.

Kategori terakhir ialah aspek lembaga demokrasi yang mendapai nilai 91,89 poin. Angka ini  meningkat 4,07 poin dibandingkan tahun lalu.

Baca juga: Tunggu Hasil Swab Test 150 Pegawainya, PN Jakbar Tutup Sementara

"Alhamdulillah, ini untuk kesekian kalinya DKI Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia. Dengan capaian indeks demokrasi (IDI) 2019 sebesar 88,29 (kinerja baik), meningkat 3,21 poin dari IDI 2018 yang sebesar 85,08. Angka ini sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun penghitungannya," kata Anies.

Anies melanjutkan peningkatan ini didorong oleh adanya perbaikan pada Aspek Hak-hak Politik meningkat dari 75,43 (tahun 2018) menjadi 83,86 (tahun 2019) atau naik 8,43 poin (di antaranya peningkatan voters turn out pada Pemilu Legislatif 2019).

Capaian Aspek Lembaga Demokrasi di tahun 2019 ini juga membaik 4,07 poin dari 87,82 (tahun 2018) menjadi 91,89 (tahun 2019), di antaranya perbaikan transparansi anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Bahkan aspek kebebasan berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100," tukas Anies.

Kendati capaian indeks demokrasi DKI Jakarta di tahun ini sudah cukup tinggi, tapi DKI Jakarta masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah.

Menurut Anies, IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, namun juga dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum.

"Oleh karena itu, capaian IDI merupakan hasil usaha kita semua di Jakarta," pungkasnya. (OL-14)