Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
DPRD DKI Jakarta diminta menghentikan sementara kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar kota. Pasalnya, sudah ada anggota dewan yang dinyatakan positif Covid-19.
"Dengan adanya anggota DPRD DKI Jakarta yang terpapar korona, harusnya anggota dewan yang lain lebih berhati-hati. Sebaiknya memang ditunda," Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (5/8).
Baca juga: Ngotot Kunker, Anggota DPRD DKI Siap Pertaruhkan Nyawa
Namun, Ujang menyebut kegiatan kunker merupakan hak dari anggota dewan sebagai bentuk kerja yang bakal diperuntukkan untuk warga DKI.
Protokol kesehatan menjadi hal mutlak, sebutnya, untuk dipatuhi anggota DPRD yang ingin kunker.
"Tapi, jika mereka pun terus jalan dengan kunkernya, itu juga hak mereka. Yang terpenting menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, itu utamanya," tutur Ujang.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Ahmad Lukman Jupiter mengatakan kunker akan membantu mereka dalam melaksanakan rencana kerja selama satu tahun.
Hasil kunker itu, ungkapnya, untuk menambah pengetahuan, wawasan dan kajian untuk mempercepat penyelesaian kegiatan yang memang menjadi tugas Anggota DPRD untuk menyelesaikan rancangan peraturan daerah.
"Kunjungan kerja pada saat sekarang ini juga dilakukan oleh Anggota DPR RI dan Seluruh anggota DPRD dari provinsi lain, bukan hanya DPRD DKI saja. Kami juga membaha penanganan Covid-19," pungkas Jupiter. (OL-6)
Pengembang tidak bisa seenaknya menahan AJB karena dokumen tersebut merupakan hak mutlak konsumen setelah pelunasan dilakukan.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Pihaknya turut mengundang, para pakar tata kota, pakar transportasi kota, koalisi masyarakat sipil Jakarta, para operator parkir, dan organisasi masyarakat (Ormas).
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
Pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat.
Sekretaris DPRKP DKI Meli Budiastuti mengatakan penghuni yang seperti itu tidak akan diperpanjang masa tinggalnya di rusunawa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved