Ganjil Genap Jadi Rem Darurat Untuk Tekan Mobilitas Warga

DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyebut penerapan pembatasan mobil pribadi dengan pelat ganjil genap sebagai kebijakan rem darurat. Tujuannya menekan mobilitas warga di Ibu Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Perhubungan, terjadi penumpukan kendaraan di beberapa ruas jalan. Misalnya, kawasan Sudirman dan Senayan yang melonjak dari 127 ribu kendaraan menjadi 145 ribu kendaraan.

"Dalam Pergub DKI Nomor 51 Tahun 2020 disebutkan dalam situasi tertentu ada dua emergency break yang bisa diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya, penerapan sistem ganjil genap," ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, di Bundaran HI, Minggu (2/8).

Sejak penerapan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) ditiadakan pada 14 Juli, lanjut dia, tidak ada lagi instrumen pembatasan mobilitas orang di Jakarta.

Baca juga: Jelang Ganjil Genap, Trans-Jakarta Tambah 155 Armada

"Saat ini, kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap menjadi satu instrument, untuk Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan orang," imbuh Syafrin.

Lebih lanjut, dia meminta karyawan untuk mengatur jadwal kerja sesuai pelat kendaraan ganjil atau genap. Warga juga diimbau untuk tetap di rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Mengingat, kasus covid-19 di Jakarta sudah tembus 21.575 orang.

"Bagi warga yang memiliki nomor pelat belangkangnya ganjil, otomatis yang bersangkutan meminta ke kantor jadwal kerja dari rumah pada tanggal genap. Sebab, tanggal ganjil (baru bisa) ke kantor," pungkasnya.(OL-11)