Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan ganjil genap (gage) pada pekan depan. Penerapan ini akan menjadi yang pertama dilakukan selama masa pandemi covid-19 setelah ditiadakan selama beberapa bulan.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menegaskan penerapan gage harus diiringi pula dengan perubahan layanan angkutan umum.
Langkah pertama adalah dengan memetakan para pengendara angkutan pribadi dan penumpang angkutan umum.
"Pemetaan ini akan membantu Pemda DKI dalam melihat penyediaan angkutan jenis apa yang harus diperbanyak untuk mendukung orang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum," ujar Djoko, Sabtu (1/8).
Menurut Djoko, ada tiga golongan pengguna angkutan umum sebenarnya dilihat dari nilai upah atau pendapatannya, yakni yang pas atau di bawah UMR. Golongan ini akan memilih Kereta Rel Listrik (KRL).
Baca juga: Transportasi Publik Jadi Penyebab Munculnya Klaster Perkantoran
Golongan terakhir adalah yang memiliki pendapatan lebih dari Rp10 juta. Golongan ini biasanya akan memilih menggunakan sepenuhnya kendaraan pribadi berupa roda empat.
"Nah, untuk yang roda empat ini bisa diberikan bus-bus eksklusif yang tidak bersubsidi, tapi pelayanannya menjangkau sampai ke permukiman seperti kawasan klaster," ujarnya.
Bus-bus ini bisa dilengkapi dengan bike rack agar pengguna bisa kembali melanjutkan perjalanannya menggunakan sepeda yang dibawa.
"First and last mile-nya tetap ada, yakni sepeda," jelas Djoko.
Kalau ini dijalankan dengan perhitungan yang matang, Djoko meyakini akan ada perpindahan dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.
"Dari segi kemacetan berkurang. Kualitas udara juga membaik karena memang kan udara Jakarta berangsur kembali dipenuhi polutan. Selain itu, kondisi ini juga bisa mengurangi angka kecelakaan karena kita tahu bahwa angka kecelakaan menurun selama masa PSBB pratransisi," pungkasnya. (OL-14)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil-genap kendaraan karena adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Rabu (27/11).
Peniadaan sistem ganjil-genap pada 16 September 2024, bertepatan dengan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah.
Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap di Jakarta ditiadakan pada 17 dan 18 Juni 2024 karena libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi.
POLRI mencatat sebanyak 4.027 pemudik melanggar kebijakan ganjil genap (gage) selama arus mudik Lebaran 2024 di Tol Jakarta-Cikampek-KM 414 Tol Kalikangkung. Surat tilang dikirim ke alamat
SELAMA libur lebaran Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak menerapkan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota.
Pembatasan itu bisa dilakukan dengan larangan melintas atau dengan rekayasa lalu lintas.
Setelah melakukan penetapan calon ketua umum BPC Hipmi Jaya, rangkaian selanjutnya adalah penyampaian visi, misi, dan program kerja dari masing-masing calon ketua umum.
Jakarta memiliki keunikan tersendiri sebagai tuan rumah karena lokasi sirkuit yang berada di tengah kota namun tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar.
Pascanormalisasi, pemerintah juga harus pemulihan ruang terbuka hijau yang rusak akibat infrastruktur
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Nantinya BUMD-BUMD di Jakarta akan berbagi ilmu atau pengetahuan mengenai pengelolaan infrastruktur berdasarkan pengalaman mengerjakan pembangunan di Jakarta agar bisa diterapkan di IKN.
Wibi mengimbau kepada seluruh warga yang nantinya memanfaatkan CFN agar tertib dan menjaga lingkungan saat kegiatan berlangsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved