Ganjil Genap Harus Diiringi Perubahan Layanan Angkutan Umum

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan ganjil genap (gage) pada pekan depan. Penerapan ini akan menjadi yang pertama dilakukan selama masa pandemi covid-19 setelah ditiadakan selama beberapa bulan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menegaskan penerapan gage harus diiringi pula dengan perubahan layanan angkutan umum.

Langkah pertama adalah dengan memetakan para pengendara angkutan pribadi dan penumpang angkutan umum.

"Pemetaan ini akan membantu Pemda DKI dalam melihat penyediaan angkutan jenis apa yang harus diperbanyak untuk mendukung orang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum," ujar Djoko, Sabtu (1/8).

Menurut Djoko, ada tiga golongan pengguna angkutan umum sebenarnya dilihat dari nilai upah atau pendapatannya, yakni yang pas atau di bawah UMR. Golongan ini akan memilih Kereta Rel Listrik (KRL).

Baca juga: Transportasi Publik Jadi Penyebab Munculnya Klaster Perkantoran

Golongan terakhir adalah yang memiliki pendapatan lebih dari Rp10 juta. Golongan ini biasanya akan memilih menggunakan sepenuhnya kendaraan pribadi berupa roda empat.

"Nah, untuk yang roda empat ini bisa diberikan bus-bus eksklusif yang tidak bersubsidi, tapi pelayanannya menjangkau sampai ke permukiman seperti kawasan klaster," ujarnya.

Bus-bus ini bisa dilengkapi dengan bike rack agar pengguna bisa kembali melanjutkan perjalanannya menggunakan sepeda yang dibawa.

"First and last mile-nya tetap ada, yakni sepeda," jelas Djoko.

Kalau ini dijalankan dengan perhitungan yang matang, Djoko meyakini akan ada perpindahan dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Dari segi kemacetan berkurang. Kualitas udara juga membaik karena memang kan udara Jakarta berangsur kembali dipenuhi polutan. Selain itu, kondisi ini juga bisa mengurangi angka kecelakaan karena kita tahu bahwa angka kecelakaan menurun selama masa PSBB pratransisi," pungkasnya. (OL-14)