Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MESKI ada anggota dewan yang terjangkit Covid-19, DPRD DKI Jakarta bakal beraktivitas kembali di kantor setelah gedung tersebut ditutup selama lima hari.
Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik menuturkan selama penutupan, gedung tersebut disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan.
Baca juga: 10 Pegawai Sudin LH Jaktim Terpapar Covid-19
"Enggak (work from home), ke kantor lah. Kan kita bersihin dulu. Makanya lima hari ini kita setop (kerja) kantor. Enggak boleh ada orang masuk. Harus disemprot terus tiap hari," jelas Taufik kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (29/7).
Gedung DPRD DKI Jakarta ditutup selama lima hari mulai Rabu (29/7) sampai Minggu (2/8) karena ditemukan kasus positif di tempat legislatif DKI tersebut.
Taufik mengatakan, seluruh anggota dewan yang berjumlah 106 orang akan laksanakan pemeriksaan Covid-19.
"Ya, tanggal 3 Agustus itu (ke kantor) setelah beres ditutup. Nanti kita semua ditest swab," kata Politikus Gerindra itu.
Selain anggota dewan yang terpapar covid-19, staf sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sertaPenerimaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) Setwan juga diketahui ikut terjangkit virus menular tersebut.
Taufik pun menganggap hal itu menjadi pembelajaran pihaknya untuk tetap mawas diri dari penularan Covid-19.
"Ya, ada dong pasti (pembelajaran). Kami minta semua karyawan DPRD baik yang PNS maupun non PNS ditest swab termasuk 106 anggota DPRD ditest swab," pungkas Taufik. (OL-6)
Tania mendorong Dinas Pendidikan mengevaluasi menyeluruh terkait kebijakan sekolah gratis. Terutama dalam pengembangan strategi yang lebih inklusif.
SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menilai kebakaran yang melanda Pasar Taman Puring sebagai peringatan keras atas lemahnya sistem keamanan dan pencegahan kebakaran
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengapresiasi komitmen Pemprov dalam merealisasikan pembangunan Flyover Latumenten di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
DPRD Desak BUMD DKI Buat Kanal Pengaduan Masalah Kualitas, Buntut Beras Oplosan
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved