Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTRIAN Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus bergerak mensosialisasikan Peraturan Presiden No 60/2020.
Setelah sebelumnya <i>roadshow<p> ke Pemprov DKI Jakarta dan Banten, Kementrian ATR/BPN sosialisasi ke Provinsi Jawa Barat.
Sosialisasi Perpres No 60/2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekjur), digelar di Pullman Ciawi Hotel Resort, Spa & Convention, Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Senin (27/7).
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengumpulkan para kepala daerah. Hadir Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan seluruh kepala daerah terkait yakni Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bekasi, perwakilan Bupati Bekasi, perwakilan Wali Kota Depok, perwakilan Tangerang dan perwakilan Cianjur.
Selain mensosialisasikan Perpres No 60/2020, pertemuan itu juga membahas rencana pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabekpunjur. Selebihnya membicarakan permasalahan lintas wilayah yang perlu segera diselesaikan.
Dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan kawasan, Sofyan Djalil memperkenalkan konsep HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) yang menyentuh seluruh aspek permasalahan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
“Permasalahan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat interregional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan HITS akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi,” ungkapnya.
Salah satu materi kawasan yang dibahas yaitu penanganan banjir disebabkan berkurangnya daerah resapan air di wilayah Puncak. Hal tersebut, diantaranya, diakibatkan oleh perubahan pemanfaatan ruang yang sebelumnya kawasan lindung (hutan) menjadi kawasan budidaya (seperti permukiman), ditambah dengan banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin (ilegal).
Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres No 60 /2020 untuk menyelesaikan persoalan di kawasan Jabodetabekjur. Saat ini, kawasan Jabodetabekpunjur memiliki berbagai permasalahan, khususnya banjir dan longsor, sampah, sanitasi, ketersediaan air bersih, kawasan kumuh dan bangunan ilegal, serta kemacetan lalu lintas.
Selain itu, terdapat pula tantangan dalam menjaga kuantitas dan kualitas badan air termasuk merehabilitasi lahan kritis di sepanjang aliran sungai.
Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen sebagai fasilitator koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dia juga menekankan pentingnya sinergisme pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran sehingga setiap inisiatif dapat menghasilkan output dan dampak yang nyata.
Contoh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan adalah program pengendalian banjir melalui pembangunan bendungan yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS CC) dan Citarum (BBWS Citarum).
Persoalan-persoalan itu menjadi hambatan bagi realisasi potensi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Jabodetabekpunjur. (J-2)
Rusaknya ekosistem hulu DAS Citarum secara signifikan meningkatkan bencana banjir di daerah-daerah di sekitar wilayah Bandung, terutama di Bandung Selatan.
Hingga Rabu, (21/5) para korban banjir Grobogan telah lima hari menginap di pengungsian. Mereka mengungsi di Gedung Olahraga (GOR) GOR Tanggirejo.
Menko PMK Pratikno menyampaikan pemerintah serius dalam melakukan penanganan banjir Jabodetabek secara terpadu lintas Kementerian dan Lembaga.
Sebagai respons terhadap bencana tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya memastikan layanan kesehatan tetap berjalan bagi para korban bencana banjir.
Cuaca ekstrim yang menyebabkan hujan deras hingga banjir tersebut mengakibatkan 768 gardu distribusi terdampak, sehingga terpaksa dipadamkan sementara demi keselamatan warga.
Dalam satu hari bencana banjir, longsor, pohon tumbang terjadi di 52 Desa di Kabupaten Bogor dan 14 titik di Kota Bogor.
Dampak polusi udara tidak hanya dirasakan secara fisik melalui gangguan kesehatan, tetapi juga secara ekonomi akibat penurunan produktivitas masyarakat.
PENGAMAT Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah tidak terburu-buru mengesahkan RUU DKJ.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan daerah mitra dalam mempersiapkan Jakarta sebagai kota bisnis.
Tim koordinasi akan memiliki beberapa tugas dan wewenang yang lebih kuat dari BKSP. Seperti melakukan evaluasi program dan rekomendasi anggaran.
Sofyan Djalil memperkenalkan konsep HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) yang menyentuh seluruh aspek permasalahan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved