DPRD Temukan Kejanggalan Pembelian Lahan Depo MRT

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengungkapkan pihaknya menemukan kejanggalan dalam proses pembelian lahan yang dilakukan oleh PT MRT Jakarta kepada PT Asahimas Flat Glass Tbk. Hal inilah yang hendak dibahas bersama para dirut BUMD dan eksekutif dalam rapat kerja Komisi B yang direncanakan berlangsung hari ini.

Diketahui, PT MRT Jakarta hendak melakukan pembelian tanah di Ancol Barat untuk digunakan sebagai depo kedua sekaligus stasiun akhir untuk rute perpanjangan Fase 2B (Bundaran HI-Kota-Ancol Barat).

Kejanggalan inilah yang hari ini sebetulnya ingin diluruskan dalam rapat sinergi BUMD dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta.

"Iya ada temuan di lapangan. Ini yang mau kita sinergikan. Kita mau undang, selain dirut BUMD juga dari Pemprov DKI ini Bu Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Dinas Perhubungan," kata Abdul di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/7).

Kejanggalan dalam pembelian tanah yang dimaksud Abdul Aziz ialah lahan yang akan dibeli oleh PT MRT Jakarta dari PT Asahimas Flat Glass Tbk rupanya dahulu pernah dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sesama BUMD DKI.

Menurutnya, hal ini terkesan janggal. "Sebab pastinya Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki rancang bangun dan rencana rute-rute MRT di masa depan, sehingga besar kemungkinan BUMD juga mengetahui hal tersebut," papar Abdul.

Baca juga: Penumpang Pingsan, Halte Tempat Evakuasi Disemprot Disinfektan

Namun, politikus PKS itu menegaskan pihaknya tak ingin menduga-duga adanya perbuatan tak baik dibalik hal itu. Oleh karena itu, pihaknya ingin meminta klarifikasi dari para BUMD terkait, terutama Pemprov DKI sebagai pihak yang berwenang mengatur mereka.

"Karena itu, kami tidak ingin mendahului dengan pernyataan bahwa ini ada kerugian dan sebagainya, tidak. Kami ingin klarifikasi dulu sebenarnya ini dijual berapa, dibeli berapa. Kalau harga sama ya so-so-lah ya. Berarti tidak ada kerugian negara, (tidak ada kerugian) pemda di situ," ucap Abdul.

Tapi, lanjut Abdul, prosesnya juga perlu kita dalami. "Kenapa bisa dijual ke situ, terus dibeli lagi. Alasannya apa? Nah, itulah makanya kita ingin mendorong adanya rapat-rapat sinergi antarBUMD ini agar tercipta kesamaan visi, pandangan, dan tujuan bahwa kita sama-sama," tukasnya.

Abdul menyebut rapat itu gagal terlaksana dan Komisi B meminta rapat dilangsungkan kembali besok karena para pejabat terkait tak hadir untuk memberikan penjelasan kepada DPRD DKI.

"Iya banyak kepala SKPD yang diminta memberikan penjelasan tidak hadir, makanya ditunda. Rapat kita putuskan untuk dilakukan lagi besok," pungkasnya. (OL-14)