Pemprov DKI Harus Implementasi Kebijakan yang lebih Penting

PENGAMAT transportasi sekaligus Ketua Instran (Inisiatif Strategis untuk Transportasi) Darmaningtyas menilai, cara berfikir Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum mampu membenahi persoalan transportasi di Jakarta.

Pasalnya, dibandingkan selalu berkelit masalah Koridor 1 Trans-Jakarta rute Blok M-Kota, ia mengatakan dishub seharusnya melanjutkan kebijakan yang sudah bertahun-tahun belum dijalankan guna mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Jadi semestinya cara berfikir insan Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu bukan menghapus layanan Trans-Jakarta Koridor 1, tapi bagaimana memindahkan pengguna mobil pribadi ke angkutan umum," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (15/1).

Baca juga : Evaluasi Rute Tumpang Tindih Transportasi Umum di DKI

Sebelumnya, diwacanakan untuk koridor satu untuk dihapus. Namun, saat ini Pemprov DKI Jakarta dan DPRD sepakat tidak dihapus dalam waktu dekat, dengan dalih masih perlu kajian komprehensif.

"Kebijakan-kebijakan yang sudah lebih dari 15 tahun digodok dan dikaji, misalnya tarif parkir tengah kota yang mahal, tidak boleh parkir di badan jalan, dan harga BBM untuk kendaraan pribadi yang mahal, saatnya untuk diimplementasikan," ujarnya.

Ia mengatakan, penghapusan layanan koridor jelas bukan kebijakan yang cerdas, dan bertentangan dengan pembangunan MRT Jakarta.

Baca juga : DKI Perlu Optimalkan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah

Ia mengungkap hal tersebut pernah ditolak beberapa pihak pada 2010. Ironisnya justru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan memunculkan wacana itu kembali.

"Tahun 2010 saat muncul pemberitaan serupa, bahwa kelak bila pembangunan MRT Lebak Bulus-HI selesai, saya langsung protes ke Dirjen KA Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan dan langsung direspons bahwa tidak ada rencana penghapusan rute BRT Koridor 1 karena akan saling melengkapi," jelas dia.

Padahal, Jakarta memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum menjadi 60% pada 2030. Ia menilai menghapus layanan Trans-Jakarta Koridor 1 jelas akan menurunkan jumlah pengguna angkutan umum dan akan menaikkan pengguna kendaraan pribadi, utamanya motor.

"Kontribusi Koridor 1 dalam memfasilitasi mobilitas warga Jabodetabek setiap harinya cukup tinggi, bisa mencapai 66 ribu orang pada hari kerja. Kalau 50% mereka kembali naik motor, karena tidak mampu naik MRT, maka itu akan nambah ruwet Kota Jakarta," pungkasnya. (J-2)