Penularan Covid-19 Masih Tinggi, Wagub: Kedisiplinan Warga Kendur

PENULARAN Covid-19 di Jakarta dinilai masih tinggi. Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya memperpanjang masa PSBB Transisi Fase 1 yang dimulai besok hingga 30 Juli mendatang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, atau yang akrab disapa Ariza, mengatakan perkembangan kasus Covid-19 sebetulnya cukup menurun saat masa awal transisi. Namun, ada peningkatan kasus baru yang terjadi justru di masa akhir transisi. 

Baca juga: Covid-19 Belum Reda, Bioskop Batal Dibuka 29 Juli

Ariza membeberkan dua sebab terjadinya peningkatan kasus Covid-19 yakni karena masyarakat yang mengendurkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan.

"Jadi ada dua sebab yakni pertama mungkin masyarakat ini sudah terlalu lama ada di rumah, jenuh. Sehingga ada rasa kurang memberikan perhatian lebih pada kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan," kata Ariza dalam program MetroTV Prime Talk News, Kamis (16/7).

Penyebab yang kedua yakni adanya peningkatan tes Covid-19 yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta berjejaring dengan 49 laboratorium pemeriksa Covid-19. Dengan adanya peningkatan tes ini, Ariza menyebut, pihaknya bisa sesegera mungkin mengidentifikasi warga yang terpapar Covid-19.

"Karena kuncinya diidentifikasi. Karena itu kita mempercepat testing," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para asosiasi dunia usaha seperti Kadin DKI dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar para pengusaha mau mematuhi protokol kesehatan yakni pembatasan jumlah karyawan yang masuk kerja di kantor hanya 50%. Pengusaha juga diminta patuh terhadap pengaturan jam kerja yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.

Baca juga: Jenazah Pelaku Eksploitasi Seksual Akan Dipulangkan ke Prancis

Pengaturan jam kerja dan pembatasan jumlah karyawan ini ditujukan agar mengurangi interaksi warga. Selain itu, pengaturan jam kerja ditujukan agar pekerja yang menggunakan transportasi umum tidak memadati angkutan umum massal untuk mengurangi risiko penularan. 

"Kami minta pada Kadin dan Apindo agar para pemimpin perusahaan, pengelola itu mau mematuhi," tukasnya. (OL-6)