Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui akan merevisi rencana pembangunan untuk sisa masa jabatannya sampai 2022. Revisi dilakukan melalui pengajuan revisi Peraturan Daerah No 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Surat untuk mengajukan revisi perda sudah diajukan ke Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pada 29 Juni lalu. Anggota Fraksi Partai NasDem Nova Harivan Paloh menegaskan tak setuju terhadap rencana revisi tersebut. Menurutnya, tidak ada keadaan krusial yang menyebabkan RPJMD harus diubah.
"Kami nggak setuju dengan revisi RPJMD. Tidak ada hal yang mendesak yang bisa menjadi alasan RPJMD diubah. RPJMD adalah rencana program Pemprov DKI selama masa periode jabatan kepala daerah yang disusun bersama DPRD dan disepakati bersama. Perubahannya pun harus ada kesepakatan dengan dewan," kata Nova saat dikonfirmasi Media Indonesia, Jumat (10/7).
Pandemi covid-19 yang melemahkan ekonomi pun menurutnya tidak bisa menjadi pemulus revisi rencana pembangunan. Menurutnya, target-target dalam RPJMD masih bisa dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.
Nova menegaskan tidak adanya dana anggaran bisa disiasati asal Pemprov DKI kreatif berinovasi.
"Contohnya pengendalian banjir. Normalisasi saat ini berhenti karena anggaran tidak cukup. Bisa saja DKI konsultasikan ke Bappenas untuk mekanisme anggarannya seperti apa. Inovasi harus jalan. Kita harus kreatif," ujarnya.
Nova khawatir, revisi akan mengurangi atau menghilangkan program-program yang penting seperti penambahan fasilitas pengelolaan sampah antara atau Intermediate Treatment Facility (ITF), rumah DP 0 rupiah, dan pembangunan infrastruktur lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Revisi RPJMD menurut Nova hanya akan memuluskan sikap Pemprov DKI untuk pesimistis sebelum berupaya maksimal dalam mencapai target-targetnya.
"Kalau sampai mau ubah RPJMD ya berarti sudah mengakui pemerintahan ini gagal," tukasnya.(OL-4)
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved