Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tampaknya belum serius membenahi protokol kesehatan di pasar tradisional yang merupakan titik episentrum penyebaran virus covid-19 di Jakarta. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan segera membenahi pasar tradisional agar penyebaran virus covid-19 dapat dikendalikan.
“Kita butuh terobosan dan ketegasan untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19. Sekarang ini virus covid-19 dari pasar tradisional sudah merambah ke pemukiman sekitar. Kalau tidak dibenahi lonjakan kasus akan terus terjadi,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana dalam keterangan resminya, Jumat (10/7).
William yang melakukan pantauan langsung ke Pasar Cengkareng menemukan belum ada ketentuan pasti terkait pembatasan pengunjung pasar hingga 50%. Padahal sejak aturan ganjil genap kios pedagang dihapus, kapasitas pengunjung pasar ini akan diawasi dan diperketat.
Pengerahan 5.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memantau juga masih belum menjamin pelaksanaan protokol kesehatan akibat buruknya sistem ventilasi dan minimnya jarak antarlapak pedagang, sehingga risiko penularan covid-19 tinggi.
Baca juga: Fraksi NasDem Minta Anies Tetap Prioritaskan Pengendalian Banjir
“Diperkirakan 500 pengunjung boleh masuk pasar, tapi itu hanya tebakan pengelola pasar saja. Tapi bagaimana mau dibatasi kalau tidak ada yang menghitung,” jelasnya.
Saat mengunjungi pasar, William mendapati sekitar 10 ASN yang bertugas berkeliling. Ini jauh dari klaim akan ada 50 ASN per pasar yang diturunkan ke lapangan.
“ASN memang sudah bertugas, tapi fungsinya belum optimal. Banyak pedagang hanya memakai masker, tidak pasti apa cukup pakai masker atau wajib pakai face shield dan sarung tangan seperti anjuran Kemenkes,” kritiknya.
Meski demikian William memuji langkah Pemprov DKI yang membekali setiap ASN yang bertugas dengan swab test dan perlengkapan masker serta face shield.
Selanjutnya, ujar William, pelaksanaan tes usap ini harus terus digalakkan. Bukan hanya untuk petugas ASN, tapi juga pedagang dan pekerja pasar, termasuk kuli dan petugas parkir.
“Kita harus bersama-sama memutus rantai penyebaran virus covid-19 di pasar tradisional. Pembeli harus didorong untuk tidak setiap hari berbelanja ke pasar. Penjual juga harus diajarkan untuk mulai berjualan online agar interaksi tatap muka berkurang,” tegasnya.
Dalam seminggu terakhir terjadi lonjakan penambahan kasus positif covid-19 di Jakarta, dari sebelumnya 100-an kasus per hari menjadi 200-300 kasus per hari. “Kemarin Jakarta mencatat rekor penambahan 357 kasus per hari," tambahnya.
Menurutnya, Pemprov DKI harus melakukan langkah nyata dalam menekan penyebaran covid-19. "Kalau tidak ada langkah nyata pemutusan penyebaran di pasar tradisional, saya khawatir peningkatan covid-19 akan terus terjadi,” pungkas William. (OL-14)
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Antisipasi lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat bronjong dan turap mandiri,
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Rotasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar tidak lagi terjebak pada pola lama yang stagnan.
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved