Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tampaknya belum serius membenahi protokol kesehatan di pasar tradisional yang merupakan titik episentrum penyebaran virus covid-19 di Jakarta. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan segera membenahi pasar tradisional agar penyebaran virus covid-19 dapat dikendalikan.
“Kita butuh terobosan dan ketegasan untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19. Sekarang ini virus covid-19 dari pasar tradisional sudah merambah ke pemukiman sekitar. Kalau tidak dibenahi lonjakan kasus akan terus terjadi,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana dalam keterangan resminya, Jumat (10/7).
William yang melakukan pantauan langsung ke Pasar Cengkareng menemukan belum ada ketentuan pasti terkait pembatasan pengunjung pasar hingga 50%. Padahal sejak aturan ganjil genap kios pedagang dihapus, kapasitas pengunjung pasar ini akan diawasi dan diperketat.
Pengerahan 5.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memantau juga masih belum menjamin pelaksanaan protokol kesehatan akibat buruknya sistem ventilasi dan minimnya jarak antarlapak pedagang, sehingga risiko penularan covid-19 tinggi.
Baca juga: Fraksi NasDem Minta Anies Tetap Prioritaskan Pengendalian Banjir
“Diperkirakan 500 pengunjung boleh masuk pasar, tapi itu hanya tebakan pengelola pasar saja. Tapi bagaimana mau dibatasi kalau tidak ada yang menghitung,” jelasnya.
Saat mengunjungi pasar, William mendapati sekitar 10 ASN yang bertugas berkeliling. Ini jauh dari klaim akan ada 50 ASN per pasar yang diturunkan ke lapangan.
“ASN memang sudah bertugas, tapi fungsinya belum optimal. Banyak pedagang hanya memakai masker, tidak pasti apa cukup pakai masker atau wajib pakai face shield dan sarung tangan seperti anjuran Kemenkes,” kritiknya.
Meski demikian William memuji langkah Pemprov DKI yang membekali setiap ASN yang bertugas dengan swab test dan perlengkapan masker serta face shield.
Selanjutnya, ujar William, pelaksanaan tes usap ini harus terus digalakkan. Bukan hanya untuk petugas ASN, tapi juga pedagang dan pekerja pasar, termasuk kuli dan petugas parkir.
“Kita harus bersama-sama memutus rantai penyebaran virus covid-19 di pasar tradisional. Pembeli harus didorong untuk tidak setiap hari berbelanja ke pasar. Penjual juga harus diajarkan untuk mulai berjualan online agar interaksi tatap muka berkurang,” tegasnya.
Dalam seminggu terakhir terjadi lonjakan penambahan kasus positif covid-19 di Jakarta, dari sebelumnya 100-an kasus per hari menjadi 200-300 kasus per hari. “Kemarin Jakarta mencatat rekor penambahan 357 kasus per hari," tambahnya.
Menurutnya, Pemprov DKI harus melakukan langkah nyata dalam menekan penyebaran covid-19. "Kalau tidak ada langkah nyata pemutusan penyebaran di pasar tradisional, saya khawatir peningkatan covid-19 akan terus terjadi,” pungkas William. (OL-14)
Saat ini petugas sedang berupaya menangani banjir kiriman yang terjadi di 51 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan mengoperasikan sejumlah pompa air.
Narasi sejarah Jakarta selama ini terlalu menonjolkan peran lokal dan mengabaikan kontribusi daerah lain.
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Justru Bandung, Jawa Barat, yang menempati posisi pertama sebagai kota termacet di dunia versi perusahaan teknologi geolokasi global.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengungkap selain Padel, lapangan atau lokasi olahraga lainnya juga telah dikenakan pajak 10%.
Warga Jakarta pernah menitipkan amanah kepada 10 kader terbaik Hanura untuk memperjuangkan hak dan aspirasi mereka di DPRD DKI
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved