Mahkamah Agung telah menolak gugatan kasasi yang diajukan PT Taman Harapan Indah kepada Pemprov DKI Jakarta terkait reklamasi Pulau H. "Tolak kasasi dari pemohon I," demikian bunyi putusan itu sebagaimana dikutip dari situs resmi kepaniteraan MA.
Dalam putusan yang sama, MA juga mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait Pulau H. "Kabul kasasi dari pemohon II, adili sendiri: tolak gugatan," lanjutan bunyi putusan tersebut.
Dengan putusan ini, PT Taman Harapan Indah selaku pengembang Pulau H tidak bisa lagi membangun Pulau H di kawasan Teluk Jakarta.
Kasus ini bermula dari pada tahun 2018 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) No 1409/2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Kepgub DKI Jakarta No. 2637 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Perlaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.
Baca juga: Plt Sekjen Kemendagri Harap DKI Lebih Baik dalam Kerja dan Cita
PTUN Jakarta mengabulkan dua tuntutan PT Taman Harapan Indah. Pemprov DKI mengajukan banding atas putusan tersebut.
Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi TUN DKI Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta agar Pemprov DKI mencabut SK GUB No 1409/2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Kepgub DKI Jakarta No. 2637 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Perlaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.
Namun, putusan PT TUN Jakarta tidak menyebutkan Pemprov DKI harus memberikan perpanjangan izin reklamasi Pulau H. Atas dasar itu, PT Taman Harapan Indah mengajukan kasasi menuntut agar MA mewajibkan Pemprov DKI menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau H. Sementara pada saat yang sama Pemprov DKI mengajukan kasasi agar membatalkan putusan PTUN keseluruhan. Dalam hal ini, MA hanya mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Pemprov DKI. (OL-14)
