Selasa 23 Juni 2020, 12:40 WIB

MA Tolak Kasasi Pengembang, Reklamasi Pulau H Tak Bisa Dilakukan

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
MA Tolak Kasasi Pengembang, Reklamasi Pulau H Tak Bisa Dilakukan

Antara/Iggoy el Fitra
Foto udara kawasan pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta

 

Mahkamah Agung telah menolak gugatan kasasi yang diajukan PT Taman Harapan Indah kepada Pemprov DKI Jakarta terkait reklamasi Pulau H. "Tolak kasasi dari pemohon I," demikian bunyi putusan itu sebagaimana dikutip dari situs resmi kepaniteraan MA.

Dalam putusan yang sama, MA juga mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait Pulau H. "Kabul kasasi dari pemohon II, adili sendiri: tolak gugatan," lanjutan bunyi putusan tersebut.

Dengan putusan ini, PT Taman Harapan Indah selaku pengembang Pulau H tidak bisa lagi membangun Pulau H di kawasan Teluk Jakarta.

Kasus ini bermula dari pada tahun 2018 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) No 1409/2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Kepgub DKI Jakarta No. 2637 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Perlaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.

Baca juga: Plt Sekjen Kemendagri Harap DKI Lebih Baik dalam Kerja dan Cita

Atas terbitnya SK itu, PT Taman Harapan Indah menggugat ke PTUN Jakarta agar SK itu dicabut serta Pemprov DKI harus menerbitkan perpanjangan izin reklamasi bagi Pulau H yang masa berlaku izinnya kadaluarsa pada 2017.

PTUN Jakarta mengabulkan dua tuntutan PT Taman Harapan Indah. Pemprov DKI mengajukan banding atas putusan tersebut.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi TUN DKI Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta agar Pemprov DKI mencabut SK GUB No 1409/2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Kepgub DKI Jakarta No. 2637 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Perlaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.

Namun, putusan PT TUN Jakarta tidak menyebutkan Pemprov DKI harus memberikan perpanjangan izin reklamasi Pulau H. Atas dasar itu, PT Taman Harapan Indah mengajukan kasasi menuntut agar MA mewajibkan Pemprov DKI menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau H. Sementara pada saat yang sama Pemprov DKI mengajukan kasasi agar membatalkan putusan PTUN keseluruhan. Dalam hal ini, MA hanya mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Pemprov DKI. (OL-14)

Baca Juga

MI/ Andri Widiyanto

Anies Sebut Tren Kematian Pasien Covid-19 Turun, Tapi Masih di Atas 100 Kasus Per Hari

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 23:50 WIB
Menurut Anies, penurunan terjadi jika dibandingkan dengan puncak pandemi yang bisa menyentuh sedikitnya 400 pemakaman...
MI/ M Irfan

Anies: 900 Gerai Vaksinasi Merdeka Jangkau Masyarakat

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 21:58 WIB
Menurut Anies, vaksin telah terbukti menurunkan risiko terjadinya fatalitas dan gejala berat jika seseorang terpapar...
MI/ Ramdani

Anies Sebut PPKM Darurat Berhasil Turunkan Kasus Covid-19

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:30 WIB
"Mari kita teruskan. Saya mengajak kepada semua untuk jangan kendor, ini belum selesai,”...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pembangunan Berkelanjutan demi Keselamatan Bersama

 Sektor keuangan memiliki peran besar dalam mengarahkan perubahan menuju penerapan green economy

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya