Dilema Dua Bencana Mengancam Ibu Kota

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta diingatkan untuk tidak hanya fokus dalam menangani pandemi covid-19. Solusi persoalan banjir yang masih membayangi warga pun sedianya perlu dicari.

Demikian dikatakan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna dan budayawan Ridwan Saidi saat dihubungi dalam kesempatan terpisah, kemarin.

Yayat mengharapkan program pengendalian banjir yang sudah dirancang jangan sampai terabaikan. “Karena potensi bencana alam seperti banjir masih terjadi di Jakarta. Jangan kasus covid-19 belum selesai, Ibu Kota dihadapi banjir. Ini yang perlu diwaspadai,” katanya.

Saat ini anggaran DKI terkuras banyak untuk penanganan wabah korona. Namun, terang dia, hal itu tidak boleh menjadi alasan Gubernur Anies Baswedan mengesampingkan program pengendalian banjir. Contohnya, banjir rob menerjang kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, selama tiga hari berturut-turut, pada akhir Mei lalu.

“Jangan sampai kota ini di saat yang sama justru dihadapkan dengan dilema dua bencana. Bencana kesehatan terjadi dan bencana alam terjadi juga,” kata Yayat.

Pemerintah pusat pun harus dilibatkan untuk membantu membereskan masalah penanganan banjir di Jakarta. “Dukungan pusat dalam membantu program dibutuhkan untuk disinergikan. Soal banjir, DKI coba evaluasi ulang. Berapa kesiapan anggaran agar bisa bersinergi dengan pusat, apakah bisa mem-back up atau tidak,” tukasnya.

Budayawan Ridwan Saidi memandang selama pandemi covid-19 produktivitas jajaran Pemprov DKI justru menurun. Menurutnya, itu bukan berarti penanganan korona tidak diurus maksimal. Akan tetapi, pemprov juga harus menangani masalah pembangunan seperti perluasan waduk atau sungai untuk mencegah terjadinya banjir.

“Jakarta setahun ini pembangunan lebih macet dan banjir rob masih ada karena pada sibuk sama covid-19. Pembangunan di Jakarta masih banyak yang terbengkalai. Jangan asyik bahas covid-19 terus,” ujarnya.

Fasilitasi

Dalam pidatonya di HUT ke-493 DKI Jakarta di Gedung Balai Kota, Jakarta, kemarin, Anies mengakui program pembangunan tertunda lantaran sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19.

Ia mengklaim pelonggaran aktivitas di masa transisi bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi. “Tapi menyelamatkan warga tidak boleh tertunda, itu prinsip yang kita pegang. Nah, ke depan bersamaan dengan proses transisi ini kita akan terus fasilitasi, baik penumbuhan usaha mikro maupun menengah sampai besar, sektor jasa sampai konstruksi.”

Anies juga pernah menyebut tidak ada pembangunan infrastruktur baru di sisa tahun ini. Namun, ada anggaran yang masih tetap dibiarkan, yakni untuk pengendalian banjir. (Ins/Put/J-3)