DKI Diminta Prioritaskan Layanan Transportasi Umum

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan dan mutu transportasi umum selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi selama belum diterapkan sistem ganjil genap untuk mobil dan sepeda motor.

Pasalnya, pada hari pertama saat dibuka kembalinya aktivitas perkantoran terjadi kepadatan lalu lintas dan penumpukan calon penumpang di beberapa stasiun kereta karena adanya pembatasan 50%.

"Prinsipnya angkutan umum tersebut diprioritaskan untuk bisa lancar dan tidak macet di jalan, sehingga waktu tempuhnya tidak lama," jelas Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz, Jumat (12/6).

Menurutnya, sistem ganjil genap tidak perlu diterapkan apabila mutu dan layanan transportasi di Jakarta sudah baik dan memberikan kenyamanan bagi warga di tengah pandemi covid-19. "Sehingga bisa membuat warga tidak beralih naik kendaraan pribadi," sambungnya.

Terjadinya antrean panjang di Stasiun Bogor pada (8/6) lalu dan stasiun lainnya tanpa memerhatikan jarak antarwarga 1 meter, dikhawatirkan meningkatkan penularan covid-19.

"Kami sudah klarifikasi bahwa ganjil genap untuk kendaraan roda dua hanya akan dilaksanakan dalam kondisi tertentu saja. Tapi Dishub tetap memprioritaskan transportasi umum itu," kata Anggota DPRD dari Fraksi PKS.

Aziz mengatakan Pemerintah Provinsi DKI bakal memberlakukan ganjil genap apabila variabel penumpang angkutan umum sudah memadai untuk mengangkut warga dengan pembatasan 50%. Artinya, jika transportasi umum sudah tidak bisa lagi mengangkut penumpang, lalu mereka memilih naik kendaraan sehingga menambah padat lalu lintas.

"Jika terjadi peningkatan kepadatan di jalan, baru akan diterapkan ganjil genap untuk sepeda motor," pungkas Aziz. (OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Bude