Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PROGRAM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang baru beberapa bulan berjalan di Kabupaten Bogor, ditemukan indikasi pemotongan. Termasuk bantuan Pemkab Bogor bagi warga terdampak Covid-19.
"Kami banyak menerima pengaduan dan temuan langsung di lapangan di desa maupun kecamatan yang didapat dalam kejanggalan bantuan sosial BPNT," kata Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor Hasyemi Faqihudin, dalam pesan whattsapp nya kepada mediaindonesia.com, Senin (1/6)
Dia mencontohkan, dalam paket yang diterima disebutkan daging sapi 1 kg, kacang tanah 4 ons, jeruk atau pir 1 kg, beras 10 kg, total bantuan tersebut jika diuangkan senilai Rp200 ribu. Faktanya yang diterima masyarakat tidak sesuai jumlahnya, akibatnya jika diuangkan tidak sampai Rp200 ribu.
"Kami KNPI Kabupaten Bogor segera membuka posko darurat pengaduan terkait permasalahan bansos. Baik itu, banpres (bantuan presiden, banprov , BPNT. BLT Desa, BST (Bantuan Sosial Tunai), Bantuan Kemensos, Banpub (bantuan bupati). Agar penyalurannya tidak diselewengkan,” tegasnya.
Baca Juga: Jangan Campurkan Bansos dengan Politik
Hasyemi yang juga aktif d HMI ini mengaku, sudah mengantongi sejumlah data penyelewengan.KNPI Kabupaten Bogor, bersama pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) sedang menambahkan dan memgumpulkan data yang lain untuk menjadi pelaporan kepada pihak berwenang.
"Kami mendesak dan meminta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Rustandi bertanggung jawab dalam persoalan ini. Jangan sampai menjadi kasus yang menjerat merugikan diri sendiri," ujar dia.
Pihaknya, juga meminta kepada Kepolisan dan Kejaksaan untuk memantau jalanya penyaluran bansos. Sebab di lapangan banyak sekali indikasi korupsinya. "Jumlahnya kecil-kecil tapi kalau diakumulasi jumlah yang dikorupsi besar," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Jika Penuhi Kriteria Berikut Ini, Anda Layak Dapat Bansos
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Pemerintah Indonesia terus memberikan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pengamat Ekonomi Pertanian, Khudori menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal alokasi untuk bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun.
Pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) berdasarkan usulan dari daerah dan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi.menyebutkan penambahan data KPM yang diterima belakangan akan mulai dibayarkan setelah Lebaran karena waktu yang mepet.
Bansos akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Seluruh Indonesia. Salah satunya di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel).
PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) tidak melebihi target yang ditetapkan Kemensos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved