Tantangan New Normal di Transportasi Umum

Pemerintah bersiap untuk memulai masa transisi ke kenormalan baru (new normal).

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan permasalahan terbesar untuk mengimplementasikannya di transportasi umum bukan pada pemberlakukan protokol kesehatan termasuk ketaatan publik untuk physical distancing.

Menurut Djoko, permasalahannya adalah bagaimana kemampuan kapasitas angkutan umum massal dapat menjamin terlaksananya physical distancing terutama pada jam-jam sibuk.

"Kalau new normal diterjemahkan sebagai semuanya masuk kerja dengan jadwal seperti kondisi sebelum pandemi, bisa dipastikan kapasitas angkutan umum massal di Jabodetabek tidak dapat menjamin pelaksanaan physical distancing (jaga jarak). Kenapa demikian? Karena sulit untuk melakukan penambahan kapasitas angkutan umum massal secara signifikan pada jam-jam sibuk agar tercapai physical distancing dengan demand setara dengan pada masa sebelum pandemi," kata Djoko dalam keterangan resminya, Minggu (31/5).

Baca juga: Pengelola Mal Bersiap Operasi Kembali

Djoko menyebut pengalihan ke angkutan umum massal ke angkutan bus bisa jadi solusi. Namun, kata Djoko, harus dapat dipastikan besaran tarif sesuai KRL.

"Selain itu, waktu tempuh pasti jauh akan lebih lama daripada naik KRL," tukas Djoko.

Kemacetan di jalan, lanjutnya, pasti akan lebih parah daripada sebelum pandemi. "Karena mereka yang memiliki kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil akan menghindari angkutan umum massal dan memilih kendaraan pribadi," jelasnya.

Djoko menambahkan bahwa ini jadi tantangan. "Apakah kebijakan ganjil genap tetap dilaksanakan atau untuk sementara ditiadakan," ungkapnya.

Jika tetap dilaksanakan, lanjutnya, tapi pemerintah tidak mampu menyediakan ketersediaan angkutan umum yang memadai untuk physical distancing, maka kebijakan ganjil genap potensial dipermasalahkan publik.

"Selain itu, bila ada pedoman 'new normal' dari pemerintah juga harus dipertimbangkan bagaimana upaya agar kepatuhan publik tinggi terhadap pedoman itu," tandasnya.

Menurut Djoko, yang rasional sebenarnya adalah agar bagaimana aktivitas atau kegiatan publik pada masa 'new normal' dapat dikendalikan intensitasnya tidak sama seperti pada massa sebelum pandemi.

"Hal ini sebenarnya yang menjadi substansi utama dari keputusan Menkes terkait pedoman untuk masa 'new normal'," pungkasnya. (OL-14)