Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Johny Simanjuntak menuding bahwa penerapan sanksi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota belum efektif. Hal ini terlihat dari tempat-tempat makan seperti restoran atau warung makan yang masih beroperasi.
"Di daerah saya, katakanlah warung-warung makan kuliner itu ramainya bukan main. Menurut saya itu aturan-aturan yang sifatnya lebih kepada pencitraan, tidak tegas," ujar Johny saat dihubungi, Jakarta, Senin (18/5).
Baca juga: 85 Calon Penumpang Ditolak Berangkat Dari Terminal Pulogebang
Menurutnya, dalam penindakan sanksi pelanggar PSBB di lapangan hanya sebagian kecil yang diterapkan. Selain itu, Johny juga menuding bahwa selama ini Pemprov DKI sibuk 'menakuti' warga dengan ancaman-ancaman denda atau sanksi sosial.
"Pendekatan sosialisasi humanis itu enggak berjalan. Tapi pendekatannya itu lebih menakut-nakuti. Bayangkan situasi seperti ini enggak tumbuh dari hati masyarakat untuk memang betul-betul menerapkan protokol kesehatan," jelas Sekretaris Komisi E DPRD DKI itu.
Menurut Johny, masih banyak warga yang abai dengan tidak menggunakan masker dan masih berkerumun. Sehingga, kasus positif Covid-19 di Jakarta, katanya, justru semakin bertambah. Lantaran pelanggaran yang terus meningkat, mengartikan PSBB yang diterapkan Anies tidak berjalan baik.
"Enggak efektif terus terang saja. Jadi kalau meningkat terus ya gimana. Kemudian sekarang kemampuan pemerintah untuk PSBB kan terbatas. Jadi hanya wacana yang disampaikan melalui media. Dari pemda DKI memang betul-betul enggak bekerja untuk mendisiplinkan masyarakat," pungkas Johny. (OL-6)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved