DPRD: Juni, Relaksasi PSBB DKI Harus Sudah Siap

PEMERINTAH provinsi (pemprov) DKI Jakarta didesak segera merelaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Johny Simanjutak, menilai aturan pembatasan ketat tidak efektif lantaran pelanggaran yang kerap terjadi.

"Saya katakan relaksasi terhadap PSBB di DKI sudah harus bersiap di bulan Juni. Sekarang kemampuan pemerintah untuk PSBB kan terbatas. Kalau semua bidang ekonomi enggak jalan, haduh pemerintah enggak kuat," ungkap Johny saat dihubungi, Jakarta, Senin (18/5).

Baca juga: Anies Pastikan Distribusi Bansos Kedua Selesai 22 Mei

Ia juga menyoroti kondisi perekonomian warga yang semakin menurun lantaran tidak adanya penghasilan yang tetap selama PSBB.

Johnny menegaskan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, harus realistis soal kebijakan yang diambilnya. Bansos pemerintah saat ini, katanya, belum cukup memenuhi kebutuhan warga selama beberapa hari ke depan.

"Orang-orang yang keluar itu adalah orang-orang yang menyangkut urusan perut, orang kena korona bisa disembuhkan. Tapi kalau lapar bisa enggak langsung kenyang?" kata Johny.

"Makanya, dari awal saya amati sudahlah Pemda DKI harus bersiap-siap dengan wacana relaksasi itu. Jangan terlalu 'wah ini kita perpanjang lagi, ini itu' tapi enggak efektif jalan. Kita harus realistis," tambahnya.

Relaksasi PSBB tersebut, ungkap Johny, juga harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Pelibatan aparat seperti Satpol PP juga masih dibutuhkan selama pelonggaran kegiatan di Ibu kota dibuka secara bertahap.

" Malaysia itu lockdown tapi mereka melakukan relaksasi kan, tapi dengan protokol kesehatan yang keras. Contohnya, orang-orang pabrik itu yang kerja itu semua harus di test (Covid-19), DKI kan mampu itu dengan catatan protokol kesehatan itu lebih ketat. Bekerja sama dengan satpol PP," tandas Johny. (OL-6)