Pemprov DKI Diminta Tahan Belanja Konsumtif

ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta Jupiter menolak pembelian lahan yang diajukan Pemprov DKI Jakarta pada rancangan perubahan anggaran yang mendahului APBD Perubahan 2020.

Dalam lampiran surat Gubernur DKI Jakarta nomor 161/-1713 tertanggal 20 April 2020 yang ditujukan kepada DPRD DKI Jakarta, terdapat dua belanja untuk pembelian lahan di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI sebesar Rp374 miliar dan Dinas Bina Marga DKI sebesar Rp346,6 miliar.

Jupiter dari Fraksi NasDem mengupayakan agar anggaran ini dinolkan. “Kami rapat hari Selasa, 19 Mei. Kami akan sampaikan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), sekda, dan lainnya. Kami akan memperjuangkan anggaran pembelian lahan di dinas pertamanan dan dinas bina marga itu dinolkan karena covid,” tegas Jupiter kepada Media Indonesia, Minggu (17/5).

Jupiter menyebut anggaran Pemprov DKI sudah merosot cukup jauh hingga tersisa ha nya 47% karena pelemahan ekonomi selama wabah. Pendapatan asli daerah yang sebagian besar ditunjang pajak tidak akan maksimal karena berbagai tempat usaha tutup.

Jika ada dana, Pemprov DKI seharusnya memprioritaskan kepada penanganan covid-19, bantuan kepada warga, serta pemulihan ekonomi. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI mengajukan membeli lahan untuk ruang terbuka hijau.

Keberatan serupa juga disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Menurutnya, Pemprov DKI seharusnya menahan belanja konsumtif di tengah situasi konsentrasi anggaran untuk penanganan covid-19. Hal ini sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.

“Saya juga merekomendasikan anggaran tersebut dinolkan.Sudah saatnya kita semua peduli dan empati pada situasi sekarang ini, yang mana kepentingan warga diutamakan,” tandas Prasetyo.

Politikus PDIP itu meminta Pemprov DKI memprioritaskan anggaran penanganan covid-19, termasuk untuk menambah bantuan sosial bagi masyarakat. Selama pandemi virus korona belum berakhir, jumlah warga miskin dan rentan miskin berpotensi bertambah.

DPRD DKI sendiri, lanjutnya, telah mengalihkan seluruh anggaran kegiatan alat ke leng kapan dewan untuk penanganan dan pemulihan korona. “Kok ini malah belanja-belanja seperti itu,” tukasnya. (Put/J-2)