OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jakarta Raya menyayangkan sikap pemerintah pusat yang melunak dan kembali mengizinkan warga bepergian keluar kota. Meskipun dengan beberapa persyaratan.
Seperti ada tindakan pencegahan penumpang di bandara harus menjalani rapid test. Tapi ingat, tes tersebut tidak memiliki tingkat keakuratan yang tinggi seperti tes swab PCR.
"Rapid test itu tidak menjamin seseorang negatif karena untuk menilai dia benar-benar negatif melalui rapid test, minimal dia harus dites dua kali dalam jangka waktu 10 hari sampai dua pekan," kata Kepala ORI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (15/5).
Terlebih lagi pengawasan penumpang di bandara tidak ketat. Saat ada ledakan jumlah penumpang di terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu misalnya, ia meragukan petugas akan secara ketat mengawasi satu-persatu keabsahan persyaratan yang dibawa tiap penumpang.
Baca Juga: Cegah Pemalsuan Surat Izin, Anies Sertakan QR Code
Petugas tidak akan memiliki waktu untuk memriksa dokumen perjalanan dinas hingga keabsahan surat keterangan dari RS yang dibawa penumpang.
"Sementara di bandara kan siapa yang mau memastikan bahwa calon penumpang itu sudah dites dua kali sebelum berangkat. Saya rasa sulit untuk mengecek satu-persatu penumpang apalagi melihat kondisi adanya kepadatan penumpang kemarin," ungkap Teguh.
Untuk itu, Teguh berpendapat tidak perlu ada pelonggaran PSBB di bidang apapun sampai kasus covid-19 benar-benar sudah berhenti bertambah.
"Masyarakat ini sebetulnya siap menderita tiga minggu, sebulan, asalkan pemerintahnya tegas dan konsisten terhadap kebijakannya. Sekarang bagaimana masayrakat mau siap kalau pemerintah terus berganti-ganti kebijakan dan tidak tegas. Inilah yang membuat akhirnya mereka bingung dan melanggar PSBB," tegasnya.(OL-13)
Baca Juga: Daya Tampung RS Terbatas, Pemprov Sumsel Operasikan PDP Center
