Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KEPEDULIAN terhadap warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 menggugah individu maupun komunitas untuk mengulurkan tangan memberi bantuan. Mereka berinisiatif melakukan gerakan untuk membantu dan meringankan beban mereka yang terdampak dari perubahan aktivitas masyarakat selama masa pandemi covid 19.
Hal itu juga yang dilakukan Lions Club Distrik 307 A 1. Bekerja sama dengan pengelolah warung makan Warteg Kharisma di Jalan Kayu Jati, Rawamangun Jakarta Timur, Lions Club Distrik 307 A 1 menggelar kegiatan peduli Covid-19 dengan menjual nasi dan lauk seharga Rp5000.
Perwakilan Lions Club Distrik 307 A 1 Carolina Kusuma mengatakan aksi sosial ini akan berlangsung selama 20 hari ini. Menurut Carolina, pihaknya menyediakan nasi dan lauk seharga Rp15.000.
"Kami mensubsidi Rp10.000 per porsi sehingga warga cukup membayar Rp5000. Ini salah satu bentuk kepedulian Lions Club dimasa pademi Covid 19 bagi masyarakat marginal maupun driver ojek online," ujar Carolina di Jakarta, Senin (11/5).
"Setiap hari kami menyediakan 100 porsi nasi plus lauk. Menu setiap harinya selalu berubah dengan mengedepankan makanan yang sehat dan bergizi," imbuhnya.
Di sisi lain, Dewiyanti pengelola W Kharisma menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lions Club atas kepercayaannya untuk menyediakan nasi dan lauk murah ini.
"Nasi dan lauk murah ini selalu kami tawarkan kepada pelanggan dan mereka banyak yang suka setiap hari selalu habis. Kami senang dapat bekerjasama dengan Lions Club," kata Dewiyanti. (RO/R-1)
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved