Kepala Daerah Sejabodetabek Sepakat Pembatasan Penggunaan KRL

WALI Kota Bogor Bima Arya ikut serta dalam rapat daring melalui video converence antara Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat dan kepala daerah se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi), kemarin sore.

Bima mengatakan, rapat tersebut berjalan produktif. Dimana pembahasan utamanya adalah mengevaluasi PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan membangun kesepakatan mengatur pergerakan orang di Jabodetabek.

Menurut Bima, ada dua hal yang harus lebih ditajamkan lagi. Misalnya mengenai pergerakan rutin, di sana sepakat membuat regulasi baru.

"Jadi Gubernur Jakarta membuat regulasi, nanti kita akan membuat juga yang mengatur lebih ketat pergerakan orang keluar dan masuk. Hanya yang dikecualikan di PSBB yang di 8 sektor strategis yang boleh. Nanti dibuktikan ada suratnya. Tidak punya surat itu, tidak boleh dan bisa dikenakan sanksi,” terang Bima.

Pun demikian untuk penumpang atau calon pengguna KRL. Hal sama juga harus diterapkan yakni disertai surat khusus.

“Kalau mau naik KRL boleh, tapi dipastikan punya surat itu. Nanti kita akan turunkan (dalam bentuk Perwali), kita akan merapikan segera,"ungkapnya.

Selain itu, dibahas juga khusus mencegah mudik. Karena berdasarkan kajian epidemiologis, katanya, kalau mudik dibiarkan, tidak ada intervensi, itu lonjakan kasus positifnya akan sangat tinggi sekali.

"Jadi kita akan melakukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan tidak ada lagi yang mudik keluar dan masuk,".

Bima mengaku sudah memerintahkan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor untuk membuat rumusan mengenai pengetatan kebijakan tersebut supaya ada payung hukumnya. “Sanksinya masih didiskusikan,”ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Bima menyampaikan opsi-opsi hasil rakor dengan lima kepala daerah Bodebek (Bogor kota dan kabupaten, Depok, Bekasi kota dan kabupaten).

“Kalau kita lihat pola penyebaran virus ini berdasarkan penelusuran kami, memang sebagian besar itu terpapar karena ada konektivitas dengan Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data kami memang sebagian besar itu terpapar melalui transportasi publik. 30 persen warga yang terpapar karena ada konektivitas dengan Jakarta mengaku menggunakan transportasi publik,” jelasnya.

Ada dua opsi atas persoalan itu. Pertama opsinya adalah stop total dengan kewajiban bagi perusahaan di Jakarta menyediakan layanan antar jemput karyawannya.

"Kalaupun tidak mungkin untuk berhenti total, kita memberikan opsi ada pembatasan yang jauh lebih ketat. Bisa berupa penumpang yang naik memiliki identitas karyawan pengecualian PSBB, kemudian gerbongnya di tambah, jadwal ditambah, petugasnya ditambah dan lain-lain,”pungkasnya.(OL-4)