Pernyataan Menkeu SM Soal Bansos Bertentangan dengan Fakta

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta, Syarif, menyebut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya membuat gaduh pemerintahan baik pusat maupun Pemprov DKI.

Seharusnya, saran Syarif, di masa-masa sulit ini seluruh komponen bersatu untuk melawan pandemi covid-19.

"Saya berharap yang terhormat Bu Menteri tidak membuat gaduh ketika seluruh komponen bersatu bahu membahu membantu kesulitan rakyat," kata Syarif saat dihubungi, Jumat (8/5).

Ia pun menegaskan pernyataan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani bertentangan dengan kenyataan.

Faktanya, Pemprov DKI sudah mengalokasikan dana begitu besar untuk bantuan sosial (bansos). Hingga saat ini jumlah anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang juga diperuntukkan untuk bansos mencapai Rp5 triliun dan menjadi yang terbesar se-Indonesia. Dana tersebut berasal dari realokasi APBD 2020.

Baca Juga: Balas Omongan Menkeu, Anies: Kami Lebih Dulu Bagikan Bansos

Baca Juga: Menkeu: Pemprov DKI Minta Pusat Talangi Dana Bansos

Realokasi APBD saat ini tidak memerlukan persetujuan DPRD sesuai dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri. Syarif pun menegaskan apapun upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat, pihaknya akan mendukung hal tersebut.

"Yang berikutnya sudah menjadi rencana Rp5 triliun. Itu sudah diberitahukan secara resmi DPRD," papar Syarif.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Pemprov DKI angkat tangan soal pendanaan pemberian bansos kepada 1,2 juta KK. Akibatnya, APBN pemerintah pusat harus menalangi anggaran bansos tersebut.

Hal ini dibantah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui keterangan resminya bahwa pihaknya sudah menganggarkan dana belanja tidak terduga (BTT) Rp 5 triliun yang sebagian digunakan untuk bansos. (OL-13)

Baca Juga: Menkeu: Muncul Desa-Desa Fiktif Penerima Dana Desa Tiap Tahun