Polri Kritik Kebijakan Mudik Anies

POLRI mempertanyakan rencana Gubernur DKI Jakarta untuk mempersulit pemudik yang akan kembali ke Ibu Kota.

Pasalnya, rencana tersebut akan menambah beban Polisi di tengah kebijakan pembatasan kendaraan dalam mudik Lebaran 2020.

"Siapa yang mau periksa mereka, sedangkan kami sekian banyak (personel) melaksanakan cek point PSBB, mendirikan penyekatan. Anggota saya 24 jam berdiri di jalan tol," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, dalam diskusi virtual, Rabu, (6/5).

Menurut Sambodo, ia harus menambah lebih banyak personel untuk menjaga kendaraan yang keluar dan masuk ke Ibu Kota. Hingga saat ini biaya operasional selama menjaga pos pengamanan dalam menghalau pemudik nekat berasal dari biaya Polri.

"Apakah Pemda DKI mau biayai kegiatan ini. Ataukah kami pakai anggaran polri lagi," tanyanya.

Ditlantas Polda Metro Jaya telah mendirikan 18 pos penjagaan. Dua pos berada di Gerbang Tol Cikarang Barat dan Gerbang Tol Bitung. Sedangkan sisanya berada di beberapa titik jalan arteri.

Gubernur Anies tengah menyusun regulasi terkait pergerakan penduduk. Orang nomor satu di Ibu Kota Negara itu bakal membatasi orang masuk ke Jakarta usai lebaran 2020.

Masyarakat yang nekat mudik dan lolos hingga ke kampung halaman, dipastikan tidak bisa segera balik ke Jakarta. Aturan pergerakan penduduk itu segera rampung.

"Jadi hati-hati, kita lagi susun nanti akan sangat ketat buat masuk Jakarta," ujar mantan Mendikbud periode 2014-2016 itu. (OL-8).